SEOUL, KOMPAS.TV - Pejabat Korea Utara dan Jepang dilaporkan telah melakukan pertemuan rahasia.
Pertemuan rahasia pejabat dari dua negara yang sedang berseteru tersebut dilaporkan terjadi di Ulaanbataar, Mongolia pada bulan lalu.
Media Korea Selatan JoongAng Ilbo pada Rabu (12/6/2024) mengungkapkan dari berbagai sumber intelijen, delegasi Korea Utara termasuk di antaranya adalah tiga pejabat dari Biro Umum Pengintaian dan personel yang bertanggung jawab menghasilkan devisa.
Baca Juga: Hamas Bantah Yahya Sinwar Sebut Kematian Warga Gaza Pengorbanan yang Diperlukan: Itu Hoaks
Mereka bertemu dengan sejumlah politisi Jepang di Ulaanbaatar, Mongolia pada pertengahan bulan lalu.
Dikutip dari Radio Free Asia, salah satu tujuan utama dari normalisasi hubungan antara Korea Utara dan Jepang adalah terkait masalah warga Jepang yang diculik Korea Utara lebih dari satu dekade lalu.
Pemerintah Jepang sendiri menolak berkomentar mengenai pertemuan rahasia antara delegasi Jepang dan Korea Utara itu.
Mereka mengatakan menyadari mengenai laporan tersebut tetapi menolak berkomentar atas sifat dari masalah tersebut.
“Kami telah merespons Korea Utara dari berbagai saluran, tetapi saya menolak menjawabnya karena sifat dari masalah ini,” kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi, Kamis (13/6/2023).
“Seperti yang berulang kali dikatakan Perdana Menteri Fumio Kishida, ada perubahan dalam gagasan bahwa kita akan melanjutkan konsultasi tingkat tinggi di tingkat perdana menteri untuk mewujudkan pertemuan guna menyelesaikan masalah antara Jepang dan Korea Utara,” ujarnya.
Media Jepang, Kyodo News melaporkan bahwa Kishida memikirkan untuk melakukan perjalanan ke Mongolia pada Agustus nanti mengenai masalah penculikan.
Ia akan meminta Mongolia untuk bekerja sama demi meningkatkan konsultasi dengan Korea Utara.
Terkait laporan tersebut Hayashi juga menolak untuk berkomentar.
Baca Juga: G7 Bantu Ukraina dengan Beri Pinjaman Rp814 Triliun, Sebagian Pakai Aset Rusia yang Dibekukan
Pada Maret lalu adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong mengatakan bahwa Pyongyang telah menerima proposal pertemuan dengan Jepang.
Namun, ia mengatakan bahwa meningkatkan hubungan antara kedua negara akan tergantung dari apakah Jepang akan membuat keputusan politik praktis.
“Jika Jepang terus ikut campur dalam pelaksanaan hak kedaulatan kami, seperti yang dilakukan sekarang, dan melanjutkan untuk fokus atas masalah penculikan, yang tak dapat diselesaikan atau dipahami, maka inisiatif perdana menteri pasti akan dianggap tak lebih daripada aksi popularitas,” tuturnya.
Sumber : Radio Free Asia
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.