Tentara Israel Lakukan 5.698 Pelanggaran Berat ke Anak-Anak Palestina, Termasuk Pembunuhan

NEW YORK, KOMPAS.TV - Tentara Israel dilaporkan telah melakukan 5.698 pelanggaran berat terhadap anak-anak Palestina.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk pertama kalinya usai memasukkan militer Israel ke dalam daftar pihak yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak saat konflik bersenjata.

PBB mengungkapkan lebih dari 8.700 anak-anak menjadi korban tewas dari tentara Israel antara 2015 dan 2022.

Baca Juga: G7 Bantu Ukraina dengan Beri Pinjaman Rp814 Triliun, Sebagian Pakai Aset Rusia yang Dibekukan

Tetapi pada 2023, skala pelanggaran terhadap anak-anak ternyata menjadi terlalu besar untuk tak dipedulikan oleh sekjen PBB.

Dikutip dari laman resmi Human Rights Watch, Kamis (13/6/2024) laporan terbaru Guterres mengungkapkan tentara Israel bertanggung jawab atas 5.698 pelanggaran berat terhadap anak-anak.

Pelanggaran tersebut termasuk pembunuhan dan mencederai anak-anak serta menyerang sekolah dan rumah sakit.

Ia juga mencatat lebih dari 23.000 laporan yang tak terverifikasi atas pelanggaran berat dari kedua belah pihak terhadap 3.900 anak-anak Israel dan 19.887 anak-anak Palestina.

Guterres juga menambahkan kelompok militer Palestina dalam daftarnya untuk pertama kali.

Termasuk Brigade Al-Qassam dari Hamas (116 pelanggaran, dan Brigade Al-Quds dari Jihad Islam (21 pelanggatan), atau pembunuhan, mencederai dan menculik anak-anak.

Pada 2023 PBB memverifikasi 30.705 pelanggaran berat secara global, meningkat 21 persen dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Jeff Bezos Kembali Jadi Orang Terkaya di Dunia, Kekayaan Bersih Rp 3.418,7 Triliun

Jumlah anak-anak yang tewas atau cedera meningkat 35 persen dari 2022.

Laporan pelanggaran termasuk perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara, kekerasan seksual, penculikan penyerangan terhadap sekolah dan rumah sakit, serta tak mendapat akses kemanusiaan.

Dua pertiga dari total global itu berasal dari enam negara, yaitu Israel atau Palestina, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Somalia, Nigeria dan Sudan.