AS Desak Dewan Keamanan PBB Dukung Rencana Gencatan Senjata di Gaza dari Presiden Biden

NEW YORK, KOMPAS.TV - Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB hari Senin, 3/6/2024, untuk mendukung rencana gencatan senjata tiga tahap di Gaza dari Presiden AS Joe Biden. Rencana ini bertujuan mengakhiri perang delapan bulan di Gaza, membebaskan semua sandera, dan mengirim bantuan dalam jumlah besar ke wilayah yang hancur.

Duta Besar AS di PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan Amerika Serikat mengedarkan rancangan resolusi kepada 14 anggota dewan lainnya. Konflik ini dimulai dengan serangan mendadak Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober yang diklaim Isrel telah menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian di antaranya militer Israel dan warga sipil Israel yang mati dibunuh tentara mereka sendiri.

“Banyak pemimpin dan pemerintah, termasuk di kawasan ini, mendukung rencana ini. Kami mengajak Dewan Keamanan untuk bergabung dengan mereka dan menyerukan pelaksanaan kesepakatan ini tanpa penundaan,” kata Thomas-Greenfield dalam pernyataannya.

Rancangan resolusi ini, yang diperoleh The Associated Press, menyambut baik kesepakatan 31 Mei yang diumumkan oleh Biden dan meminta Hamas “untuk menerima sepenuhnya dan melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.” Hamas menyatakan bahwa mereka melihat proposal ini “dengan positif.”

Resolusi ini tidak menyebutkan penerimaan dari pihak Israel atas kesepakatan itu. Ketika Biden mengumumkan kesepakatan tersebut, ia menyebutnya sebagai tawaran dari Israel yang mencakup "gencatan senjata yang berkelanjutan" dan penarikan Israel dari Gaza jika Hamas membebaskan semua sandera yang mereka tahan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada mitra pemerintahnya bahwa proposal dari Biden akan memenuhi tujuan Israel untuk menghancurkan Hamas. Kaum ultranasionalis mengancam akan menjatuhkan pemerintahannya jika Netanyahu menyetujui kesepakatan yang tidak mengeliminasi Hamas.

Netanyahu mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan parlemen pada hari Senin bahwa Biden memberikan garis besar kesepakatan tetapi tidak semua detail, dan ia mengatakan ada “kesenjangan.”

Biden mengatakan bahwa fase pertama dari kesepakatan ini akan berlangsung selama enam minggu dan mencakup "gencatan senjata penuh," penarikan pasukan Israel dari semua area berpenduduk di Gaza, serta pembebasan beberapa sandera, termasuk perempuan, orang tua, dan yang terluka, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina.

Sandera Amerika Serikat akan dibebaskan pada tahap ini, dan jenazah sandera yang tewas akan dikembalikan kepada keluarga mereka. Akan ada lonjakan bantuan kemanusiaan, dengan 600 truk per hari memasuki Gaza.

Baca Juga: Mediator Qatar Desak Posisi yang Jelas dari Israel dan Hamas untuk Gencatan Senjata di Gaza

Pada fase kedua, semua sandera yang masih hidup akan dibebaskan, termasuk tentara, dan pasukan Israel akan menarik diri dari Gaza. Biden mengatakan jika Hamas memenuhi komitmennya, gencatan senjata sementara akan menjadi "penghentian permusuhan secara permanen."

Israel mengklaim sekitar 250 orang, terutama warga sipil Israel, diculik pada 7 Oktober. Lebih dari 100 dibebaskan dalam gencatan senjata singkat pada akhir November dan awal Desember. Israel mengatakan sekitar 80 sandera diyakini masih ditahan, bersama dengan jenazah sekitar 43 lainnya.

Pengeboman dan serangan darat Israel di Gaza, yang dikuasai oleh Hamas, telah menewaskan lebih dari 36.200 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Fase ketiga dari rencana ini menyerukan dimulainya rekonstruksi besar-besaran di Gaza, yang menghadapi dekade pembangunan kembali akibat kehancuran yang disebabkan oleh perang.

Rancangan resolusi ini menekankan pentingnya Israel dan Hamas mematuhi kesepakatan ini setelah disetujui, “dengan tujuan menghentikan permusuhan secara permanen, dan meminta semua negara anggota dan PBB untuk mendukung implementasinya.”

Rancangan ini juga akan menegaskan kembali “komitmen tak tergoyahkan” Dewan Keamanan PBB terhadap solusi dua negara, dan menekankan pentingnya menyatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.

Thomas-Greenfield mengatakan anggota Dewan Keamanan “telah secara konsisten menyerukan langkah-langkah yang diuraikan dalam kesepakatan ini: membawa sandera pulang, memastikan gencatan senjata penuh, memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mempersiapkan rencana rekonstruksi jangka panjang untuk Gaza.”

“Anggota dewan tidak boleh melewatkan kesempatan ini,” katanya. “Kita harus berbicara dengan satu suara dalam mendukung kesepakatan ini."

Pada hari Senin, menteri luar negeri dari lima negara Arab utama, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, mendesak Israel dan Hamas untuk mempertimbangkan proposal Biden “secara serius dan positif.” Kelompok tujuh negara industri utama, AS, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Kanada, dan Italia, juga mendukung rencana gencatan senjata tersebut.