Kabinet Perang Israel Terpecah, Menhan Gallant Kritik Rencana Pasca-perang Netanyahu di Gaza

 

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Eksekutif di kabinet perang Israel mulai menunjukkan perpecahan usai Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengkritik rencana pasca-perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Jalur Gaza.

Gallant menegaskan Israel seharusnya tidak terlibat urusan pemerintahan di Gaza setelah perang.

Dia mengaku menentang kontrol militer Israel atas Gaza atau pertanggungjawaban pemerintahan atas enklave tersebut.

Ia mengaku selalu mengemukakan isu ini sejak awal serangan Israel ke Gaza, tetapi "selalu tidak direspons" oleh Netanyahu.

Baca Juga: Israel Gencarkan Serangan Udara ke Jabaliya di Utara Gaza, Bertempur Sengit dengan Hamas

"Saya harus tekankan, saya tidak akan setuju berdirinya pemerintahan militer Israel di Gaza. Israel tidak boleh mendirikan pemerintahan sipil di Gaza," kata Gallant dalam konferensi pers pada Rabu (15/5/2024), sebagaimana dikutip Al Jazeera.

Sementara Netanyahu bersikeras Israel mendapatkan kontrol terbuka atas urusan keamanan di Gaza, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.

Netanyahu menolak menyerahkan kewenangan di Gaza kepada entitas Palestina sepenuhnya.

PM Israel itu mengaku tidak ingin "mengganti Hamastan untuk Fatahstan." Fatah merupakan partai politik Palestina yang memerintah di Tepi Barat, wilayah Palestina lainnya yang diduduki Israel sejak 1967.

Sekutu-sekutu Netanyahu langsung tampil membelanya usai Gallant melontarkan kritikan.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerang Gallant dengan menuduhnya tidak becus mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

"Menteri Pertahanan yang gagal pada 7 Oktober ini terus saja gagal hingga kini. Menteri Pertahanan seperti itu harus diganti untuk mencapai tujuan perang ini," kata menteri berhaluan ekstrem kanan tersebut.

Sedangkan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menilai pernyataan Gallant memberi "hadiah untuk terorisme dan Hamas" karena secara tidak langsung mendukung berdirinya pemerintahan Palestina di Gaza.

Sejak mengumumkan perang terhadap Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, Netanyahu menekankan tidak akan berhenti hingga organisasi Palestina itu dihancurkan.

Netanyahu pun menekankan, Israel tetap harus memiliki hak intervensi militer untuk mengatasi "ancaman keamanan" di Gaza setelah perang.

Baca Juga: PBB Kecam Penjarahan Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza oleh Pemukim Israel, Ada Mie Instan Indonesia