Uni Eropa Kecam Rencana Israel Perluas Pemukiman Ilegal di Tepi Barat yang Diduduki

LONDON, KOMPAS.TV - Uni Eropa mengeluarkan kecaman keras terhadap Israel, menyatakan rencana memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki hanya akan menghambat upaya perdamaian dan solusi dua negara.

"Uni Eropa mendesak Israel membatalkan keputusan ini. Uni Eropa menegaskan permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional dan merupakan hambatan bagi perdamaian, karena mengancam solusi dua negara," demikian disampaikan dalam pernyataan Uni Eropa.

Pernyataan tersebut menyusul persetujuan Komite Perencanaan Tinggi Israel terhadap rencana pembangunan lebih dari 3.426 unit perumahan tambahan di Tepi Barat yang diduduki.

Uni Eropa juga menekankan inkonsistensi perluasan pemukiman dengan upaya berkelanjutan untuk mengurangi ketegangan, terutama menjelang bulan suci Ramadan umat Islam, Paskah Yahudi, dan Paskah Kristen. Uni Eropa menekankan pentingnya mengurangi ketegangan selama waktu yang sensitif tersebut.

"Posisi Uni Eropa tetap tidak berubah: tidak akan mengakui perubahan apa pun pada batas sebelum 1967, termasuk terkait Yerusalem, kecuali yang disepakati oleh para pihak," tambah pernyataan tersebut.

Menurut hukum internasional, semua pemukiman Yahudi di wilayah yang diduduki, termasuk Tepi Barat, dianggap ilegal.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 orang.

Baca Juga: Krisis Sandera Jadi Dilema Pelik bagi Israel dan Tawarkan Jalan Kemenangan Gemilang bagi Hamas

Setidaknya 30.800 warga Palestina tewas dan hampir 73.000 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan barang kebutuhan pokok akibat serangan brutal Israel.

Israel juga memberlakukan blokade yang merugikan di Jalur Gaza, membuat penduduknya, khususnya di utara Gaza, hampir kelaparan.

Sebanyak 85% warga Gaza telah mengungsi akibat serangan Israel amid kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur enklaf tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, hari Rabu (6/3/2024), menyatakan ia akan memperingatkan menteri senior dan anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz saat ke Inggris bahwa kesabaran sekutu terhadap situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Gaza mulai menipis.

"Kami telah menyampaikan sejumlah hal yang kami minta Israel lakukan, tetapi saya harus melaporkan kepada Majelis Tinggi  bahwa jumlah bantuan yang mereka (warga Gaza) terima bulan Februari hanya setengah dari yang mereka terima pada bulan Januari," katanya.

"Jadi kesabaran benar-benar tipis, dan sejumlah peringatan perlu disampaikan, yang saya harap dimulai dengan pertemuan saya dengan Menteri Gantz ketika ia mengunjungi Inggris."

Gantz, yang merupakan pesaing dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengunjungi Washington dan London tanpa persetujuan perdana menteri Israel.