Masa Jabatan Berakhir Bulan Mei, Zelenskyy Minta Nasihat dari Mahkamah Konstitusi Ukraina

MOSKOW, KOMPAS.TV - Kantor Kepresidenan Ukraina berencana meminta nasihat hukum dari Mahkamah Konstitusi terkait legitimasi kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelenskyy, yang masa jabatannya akan berakhir pada 20 Mei mendatang.

Presiden Zelenskyy mengumumkan niatnya untuk mencari pandangan hukum terkait masa jabatannya yang akan segera berakhir, termasuk pertimbangan terkait kemungkinan pelaksanaan pemilihan presiden di tengah darurat militer dan legitimasi kepemimpinan jika dia tetap menjabat setelah masa jabatannya berakhir, sebagaimana dilaporkan oleh media lokal Zerkalo Nedeli pada hari Selasa (27/2/2024) yang dikutip Antara.

"Kami berencana untuk meminta pandangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai masa jabatan saya yang akan berakhir. Isu-isu terkait situasi darurat dan legitimasi kepemimpinan akan kami bahas," ujar Zelenskyy dalam pernyataannya kepada media.

Pihak Zelenskyy, yang diwakili oleh partai Sluha Narodu, akan menyampaikan berkas permintaan nasihat hukum kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam lapoan Zerkalo Nedeli, pihak Zelenskyy mengungkapkan kekhawatiran mereka apabila nasihat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan harapan mereka, "Kami khawatir bahwa pandangan Mahkamah Konstitusi mungkin tidak sesuai dengan harapan kami," kata pejabat istana kepresidenan Ukraina.

Langkah ini masih menjadi subjek perdebatan di Ukraina, dengan beberapa anggota parlemen menyampaikan keraguan mengenai kemungkinan Zelenskyy untuk tetap menjabat setelah 20 Mei.

Dalam pernyataan lain, berkas pendapat hukum yang terkait dengan permintaan nasihat Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan keraguan apakah Zelenskyy dapat terus menjabat sebagai presiden setelah 20 Mei.

Debat tentang legitimasi pemerintahan Ukraina tengah berlangsung, di mana pemilihan presiden dan legislatif tidak dapat dilaksanakan karena situasi perang dengan Rusia.

Baca Juga: Khawatir Zelenskyy Digulingkan di Musim Semi, Komite Intelijen Ukraina Minta Penguatan Keamanan

Ketua Parlemen Ukraina dan pemimpin Partai Sluha Narodu, Ruslan Stefanchuk, pada 25 Februari lalu menyatakan otoritas presiden akan berakhir segera setelah presiden terpilih yang baru dilantik. "Ketika presiden terpilih dilantik, secara otomatis otoritas presiden yang sedang menjabat berakhir," ungkap Stefanchuk.

Pernyataan Stefanchuk memberikan gambaran bahwa Zelenskyy mungkin akan tetap menjabat sebagai presiden selama tidak ada pergantian kekuasaan.

Sementara itu, pemimpin oposisi Petro Poroshenko dan Yulia Tymoshenko mengusulkan pembentukan pemerintahan koalisi untuk mencegah krisis legitimasi kepemimpinan.

Namun, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina, Oleksiy Danilov, menilai usulan tersebut tidak sesuai. "Pembentukan pemerintahan koalisi bukan solusi tepat untuk situasi ini," kata Danilov.

Anggota parlemen Ukraina dari pihak oposisi lainnya, Oleksandr Dubinskiy, juga menyatakan tidak ada cara hukum untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Zelenskyy setelah 20 Mei.

Ukraina seharusnya menyelenggarakan pemilihan legislatif pada Oktober tahun lalu dan pemilihan presiden pada Maret mendatang.

Meski demikian, dalam konferensi pers pada Desember lalu, Zelenskyy menyatakan bahwa pemilihan tidak akan dilaksanakan karena negara sedang dalam keadaan perang.

Rusia melancarkan invasinya, atau yang mereka sebut sebagai "operasi militer khusus," ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sebagai tanggapan darurat, Presiden Zelenskyy menyatakan status darurat militer nasional pada hari yang sama.