Rusia Gelar Pemilu di Daerah Pendudukan, Ukraina Meradang

DONETSK, KOMPAS.TV - Otoritas Rusia menggelar pemilihan umum di daerah-daerah Ukraina yang diduduki pada akhir pekan ini. Pemilu di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia digelar bersamaan dengan pemilu di Rusia, yakni pada Jumat (8/9/2023) hingga Minggu (10/9).

Pemilihan ini dinilai penting oleh Rusia untuk dilangsungkan kendati belum sepenuhnya menguasai empat daerah provinsial Ukraina tersebut. Analis politik sekaligus mantan penulis pidato Presiden Rusia Vladimir Putin, Abbas Gallyamov,  menyebut Moskow perlu menjaga ilusi normalitas di daerah pendudukan.

"Otoritas Rusia berusaha keras berpura-pura semuanya berjalan sesuai rencana, semuanya berjalan baik. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka proses politis harus dilangsungkan sesuai rencana," kata Gallyamov dikutip Associated Press, Jumat (8/9).

Baca Juga: Pilot Rusia Membelot ke Ukraina Sambil Bawa Helikopter Mi-8, Dapat Hadiah Rp7,6 Miliar

Pemilih di daerah pendudukan Rusia sedianya akan memilih anggota dewan daerah yang nantinya akan memilih gubernur. Sementara di Donetsk dan Luhansk, ribuan kandidat juga bersaing menduduki dewan-dewan lokal.

Kendati tengah berperang, komisi pemilihan Rusia membuat tempat pemungutan suara di ruang publik untuk menarik perhatian masyarakat. Sebagian warga pun mengaku antusias dengan pemilihan ini.

"Selama sembilan tahun belakangan, kami berjuang untuk lebih dekat ke Rusia, dan politikus-politikus Rusia kami tahu dengan baik," kata seorang penduduk Luhansk, Sergei.

"Kami berbicara bahasa Rusia dan merasa seperti bagian dari Rusia untuk waktu yang lama, dan pemilihan-pemilihan ini sekadar mengonfirmasi hal tersebut," lanjutnya.

Sementara itu, Ukraina mengecam pemilu Rusia di daerah pendudukan sebagai "kejahatan aktif" yang mengancam jiwa rakyat Ukraina. Kiev meminta negara-negara lain tidak mengakui hasil pemilu Rusia di daerah pendudukan.

Dewan Eropa, lembaga hak asasi manusia tertinggi di Eropa, juga menyatkan bahwa pemilu Rusia di daerah pendudukan di Ukraina merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Ini merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum internasional, yang mana terus diabaikan oleh Rusia," demikian pernyataan Dewan Eropa.

Baca Juga: Rusia Sebut BRICS Bisa Ciptakan Mata Uang Bersama