Rusia Perhatikan Usulan Prabowo untuk Perdamaian Ukraina, Dianggap Sejalan dengan Perjanjian Minsk

MOSKOW, KOMPAS.TV - Rusia memperhatikan usulan perdamaian perang Rusia-Ukraina dari Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Rusia, usulan itu dianggap sejalan dengan perjanjian Minsk.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di Moskow, Rabu (7/8/2023), seperti laporan TASS.

Selain itu Zakharova mengatakan, Rusia mengajak semua negara dan organisasi di dunia untuk mendesak Kiev dan Barat untuk mengakhiri konflik tersebut.

"Kami merekomendasikan kepada semua negara dan organisasi yang ingin berkontribusi dalam penyelesaian perdamaian untuk mengarahkan upaya mereka kepada rezim Kiev dan pendukung-pendukungnya di Barat, yang pada kenyataannya telah menghentikan proses negosiasi pada April 2022 dan terus bertaruh pada memperpanjang konflik."

"Hal ini berkaitan dengan larangan negosiasi dengan Rusia secara hukum di Ukraina. Hal yang sama berlaku untuk pasokan senjata dan kegiatan teroris dan masih banyak lagi," ujar Zakharova.

Zakharova menekankan, Rusia mencatat proposal Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, dalam penyelesaian krisis Ukraina, karena mereka sejalan dengan perjanjian Minsk.

"Langkah-langkah yang dia usulkan sejalan dengan perjanjian Minsk yang, seperti yang kita tahu, dihancurkan oleh Kiev selama delapan tahun dengan dukungan dari Barat. Terutama, seperti gencatan senjata dan penarikan pasukan dan senjata dari garis pertempuran," katanya.

"Apa alasan untuk percaya bahwa Kiev akan berperilaku berbeda kali ini? Menurut pendapat saya, ini hanya mengonfirmasi bahwa pertama, mereka tidak berniat melaksanakan perjanjian Minsk. Kedua, sifat teroris sejati mereka, sifat ekstremis mereka telah terungkap. Ideologi ini tidak akan menghilang," tambah Zakharova.

Pada Sabtu (3/6/2023) lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan rencana penyelesaian damai konflik di Ukraina, yang mencakup, antara lain, gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi, dan penempatan pasukan perdamaian PBB. Inisiatif ini disampaikan dalam pidatonya pada konferensi keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Malaysia Membahas Proposal Rusia-Ukraina? Ini Jawaban Istana

Kedutaan Rusia di Indonesia mengatakan kepada TASS bahwa Moskow menghargai upaya Jakarta dalam membantu penyelesaian krisis di Ukraina, tetapi penolakan terhadap inisiatif Indonesia oleh Kiev dan pelaku di belakangnya menunjukkan ketidakinginan mempertimbangkan opsi perdamaian dalam penyelesaian konflik.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, pada hari Senin (5/6/2023) lalu mengatakan, Moskow menyambut upaya penyelesaian dari semua negara.

Inisiatif terbaru datang dari Indonesia. Seperti dalam rencana China, inisiatif tersebut meminta gencatan senjata segera, yang dibalas penolakan total oleh Kiev.

Ukraina hanya bersedia membahas inisiatif yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Zelenskyy. Sementara itu, Rusia menganggap inisiatif tersebut sebagai hal yang menggelikan dan menegaskan penyatuan empat wilayah baru dengan Rusia tidak dapat dibahas apalagi diganggu gugat.

Berikut adalah poin-poin usulan perdamaian dari menteri pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk menyelesaikan perang Rusia Ukraina.

Rencana yang diusulkan oleh Indonesia pada awal Juni ini mirip dengan prinsip-prinsip penyelesaian di Semenanjung Korea setelah perang antara Utara dan Selatan pada tahun 1950-an: gencatan senjata segera oleh kedua belah pihak, penarikan pasukan Ukraina dan Rusia 15 km dari posisi mereka saat ini, dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ).

Selain itu, inisiatif ini akan berarti penempatan pasukan perdamaian PBB di DMZ, serta penyelenggaraan referendum yang diawasi PBB, guna "mengonfirmasi secara objektif keinginan mayoritas." Namun, rencana ini tidak menjelaskan wilayah mana yang menjadi perhatian.

Indonesia menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam semua proses dan mengirim personel militernya sebagai bagian dari misi perdamaian. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yakin bahwa efektivitas langkah-langkah tersebut telah terbukti dalam pengalaman Korea.