Myanmar Hadapi Masalah Rumit, Mahfud Imbau Junta Militer Mau Kerja Sama dengan ASEAN

LABUAN BAJO, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau pemerintah Myanmar agar mau bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menghadapi masalah rumit yang dihadapi negaranya. Hal tersebut disampaikan Mahfud di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5/2023).

Kata Mahfud, isu Myanmar juga sempat dibahas saat ia memimpin pertemuan ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC). Ia menyayangkan sikap junta militer Myanmar yang selama ini enggan bekerja sama dengan ASEAN.

Baca Juga: Jokowi Kecam Serangan Bersenjata atas Konvoi ASEAN di Myanmar, 2 Diplomat Singapura Jadi Korban

"Tadi dibicarakan juga tentang sikap Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan-seruan negara ASEAN lain sehingga tadi tidak hadir karena kita minta dulu sikapnya terhadap demokrasi bagaimana," kata Mahfud dikutip Antara, Selasa (9/5).

Menurut Mahfud, seluruh delegasi pertemuan APSC mengakui bahwa situasi kekuasaan junta di Myanmar kian terkikis. Junta diperkirakan hanya menguasai sekitar 40-45 persen wilayah Myanmar, sisanya dikuasai suku-suku dan kelompok primordial.

Mahfud menyebut situasi itu tidak mudah bagi junta militer Myanmar. Ia pun mengulangi imbauan agar junta mau bekerja sama dengan ASEAN.

"Justru karena tidak mudah, mari kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Kita bantu bersama-sama agar demokrasi bisa tumbuh dan masyarakat (Myanmar) bisa terlindungi haknya," kata Mahfud.

Isu Myanmar yang didera krisis usai kudeta 2021 adalah salah satu pokok bahasan di KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. ASEAN selama ini mengucilkan junta karena dinilai gagal menerapkan Lima Poin Konsensus ASEAN.

Lima Poin Konsensus adalah rencana perdamaian yang diinisiasi oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 silam untuk mengakhiri konflik Myanmar.

Konsensus tersebut turut memuat penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.

Baca Juga: KTT ASEAN Bikin Okupansi Hotel Labuan Bajo 100 Persen, 2 Kepala Negara Menginap di Bali