Malaysia Desak Pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN untuk Selesaikan Masalah Myanmar

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd Kadir menekankan pentingnya Konsensus Lima Poin (5PC) yang dihasilkan para pemimpin ASEAN pada April 2021 soal Myanmar, diterapkan secara penuh dan efektif.

Dalam keterangan pers Kementerian Luar Malaysia, Sabtu (11/2/2023), Zambry mengatakan negaranya akan terus bekerja sama erat dan konstruktif dengan sesama negara anggota ASEAN untuk membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan. 

Malaysia, ujarnya, mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN di bawah keketuaan Indonesia dan melalui pengiriman utusan khusus untuk Myanmar, seperti yang disetujui organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan pentingnya upaya membangun "konsensus kuat untuk memberikan pesan yang kuat kepada rezim Myanmar" supaya mengakhiri diskriminasi, marginalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap rakyatnya.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika memberikan pidato utama pada pertemuan Kamar Dagang Malaysia-Thailand di Bangkok, Jumat (10/2/2023).

Anwar menegaskan masalah Myanmar tidak boleh dibiarkan mengalihkan perhatian ASEAN dalam melanjutkan kerja sama untuk meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi ASEAN dan rakyatnya dalam mewujudkan cita-cita Komunitas ASEAN. 

Tiga dari lima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antarsemua pihak terkait, dan penunjukan utusan khusus. 

Dua poin lainnya adalah penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Kerja Sama dengan Rusia untuk Nuklir, Diyakini Bakal Dijadikan Senjata

Sebelumnya pada Jumat, 3 Februari 2023, para menteri luar negeri ASEAN menggelar pertemuan pertama di Jakarta.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan pertemuan tersebut "didedikasikan khusus membahas masalah Myanmar secara terbuka, mendalam, dan terus terang sebagai satu keluarga".

Pertemuan itu merupakan pertemuan tingkat menteri ASEAN pertama di bawah kepemimpinan Indonesia, digelar setelah jamuan makan siang khusus.

Dilansir Straits Times, selama makan siang, mereka membahas dan menyepakati “satu pendekatan bersama” dalam menghadapi situasi Myanmar melalui konsensus lima poin yang diadopsi ASEAN pada April 2021, kata Menlu Retno dalam konferensi pers usai pertemuan.

Poin-poinnya adalah penunjukan dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar, diakhirinya kekerasan di Myanmar, pelaksanaan dialog konstruktif antara semua pihak dan bantuan kemanusiaan oleh ASEAN.

Para menteri ASEAN sepakat bahwa kemajuan signifikan dalam implementasi komitmen ini akan membuka jalan bagi dialog nasional yang inklusif di Myanmar, yang merupakan kunci penyelesaian damai, kata Menlu Retno.

Para menteri ASEAN juga sepakat, “lingkungan yang kondusif” harus diciptakan untuk dialog yang inklusif, dengan mengurangi kekerasan, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan tanpa hambatan, tambahnya.

ASEAN yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, saat ini beranggotakan sepuluh negara. 

Kesepuluh negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.