Posisi Afghanistan dalam Indeks Persepsi Korupsi Naik 24 Peringkat ke-150, Taliban Malah Protes

KABUL, KOMPAS.TV - Afghanistan menduduki posisi ke-150 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 berdasarkan laporan Transparency International. Posisi Afghanistan naik 24 peringkat dari posisi ke-174 pada 2021.

Namun, hal itu malah menimbulkan protes dari Taliban yang menyebut laporan tersebut tidak kredibel.

Sementara itu, negara paling korup di dunia, menurut Transparency International, ditempati oleh Somalia.

Baca Juga: Selamatkan 500 Warga Afghanistan, JK Rowling dan Sosok ala Schindler's List Ini Jadi Pahlawan

Laporan tersebut juga memperlihatkan bahwa negara dengan institusi yang kuat dan demokrasi yang berfungsi, biasanya menempati peringkat puncak pada indeks tersebut.

Denmark berada di peringkat pertama, sedangkan Finlandia dan Selandia imbang di tempat kedua.

Analis politik Afghanistan, Hamid Azizi, mengungkapkan apa yang menjadi penyebab menurunnya angka korupsi di Afghanistan.

“Salah satu alasan utama dan esensial mengapa korupsi menurun di Afghanistan adalah karena, tak seperti pemerintah republik, pejabat rendah tak membayarkan uang kepada pejabat pemerintah di level lebih tinggi,” ujarnya, seperti dilansir Tolo News, Rabu (1/2/2023).

Maiwand Rohani, pakar pemerintahan dan antikorupsi, menilai penurunan angka korupsi di Afghanistan salah satunya disebabkan karena penggunaan sumber daya pemerintah untuk keperluan pribadi, menurun.

"Saat mereka bekerja di pemerintahan, mereka tidak menyuap untuk melaksanakan pekerjaan itu. Penggunaan sumber daya pemerintah untuk keperluan pribadi pejabat juga menurun, begitu juga penunjukan anggota keluarga dan teman," urai Rohani.

Sementara itu, sejumlah warga Kabul mengatakan meski korupsi di istitusi pemerintahan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun beberapa masih ada.

“Dibandingkan sebelumnya di masa lalu, korupsi terus menurun. Ada banyak korupsi di masa lalu,” kata warga Kabul, Abdul Hamid Karimi.

“Meski saat ini ada banyak fasilitas, angka itu terus menurun. Kini, tak ada kemudahan, misalnya dalam prosedur pengurusan paspor,” tambahnya.

Baca Juga: Rumah Presiden AS Joe Biden Digeledah Lagi, Tak Ditemukan Dokumen Rahasia

Warga Kabul lainnya, Sayed Adel Shah Baqiri, mengungkapkan saat ini perekrutan pegawai juga tak boleh berdasarkan koneksi pribadi.

“Melainkan harus dilakukan atas dasar kemampuan dan kecakapan,” tuturnya.

Namun pihak Taliban yang kini memimpin Afghanistan menyebut laporan Transparency International terhadap korupsi di negara itu, tak adil dan tak bisa dipercaya.

“Mereka menghakimi dari kejauhan, mungkin berdasarkan rumor, mereka tak meneliti secara hati-hati dan tak menginvestigasi masalah itu secara mendalam, tetapi angka dan kalkulasi mereka tak kredibel,” tutur juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid.