Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Taiwan hari Senin (17/10/2022) menyatakan penentangan tegas terhadap komitmen China untuk bersatu kembali dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. (Sumber: AP Photo/Chiang Ying-ying, File)
TAIPEI, KOMPAS.TV - Taiwan menyatakan penentangan tegas terhadap komitmen China untuk melakukan reunifikasi. Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping mengatakan China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk reunifikasi.
Hari Minggu (16/10/2022), dalam Kongres Partai Komunis China yang diadakan 5 tahun sekali, Xi Jinping mengatakan China akan menempuh berbagai cara untuk reunifikasi dengan Taiwan, termasuk penggunaan kekuatan.
Menanggapi pidato Xi Jinping pada sesi pembukaan kongres yang berlangsung selama sepekan itu, , dilaporkan kantor berita Kyodo, Senin (17/10/2022), juru bicara kantor pemimpin Taiwan Xavier Chang dalam sebuah pernyataan menekankan sikap tanpa kompromi Tsai Ing-wen untuk melindungi kedaulatan, demokrasi dan kebebasan di Taiwan.
Chang menjelaskan pandangan itu adalah konsensus luas di antara rakyat dan partai-partai politik di Taiwan.
Di sisi lain, asalkan ada "rasionalitas, kesetaraan, dan rasa saling menghormati", Taiwan bersedia bekerja sama dengan Beijing untuk menemukan pengaturan yang dapat disepakati bersama untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, ujar Chang.
Namun, pengaturan seperti itu jelas bukan sesuatu yang telah diterapkan di Hong Kong di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem", kata juru bicara pemimpin Taiwan itu.
Baca Juga: Xi Jinping di Kongres Partai Komunis Nyatakan Ambisi China Jadi Adikuasa di Pertengahan Abad 21
Dewan Taiwan untuk Urusan China Daratan dalam sebuah pernyataan mengatakan rakyat Taiwan tidak akan pernah menerima kebijakan (yang diterapkan di Hong Kong).
Selain itu rakyat Taiwan juga tidak akan menerima prinsip Kebijakan Satu China yang diterapkan Beijing, di mana kepemimpinan Partai Komunis China diakui sebagai "satu-satunya pemerintah resmi China".
Dewan Taiwan itu juga meminta partai komunis China melakukan reformasi sistem politiknya dan membangun masyarakat sipil yang bebas dan demokratis.
Selain itu, Taiwan mendesak partai komunis China untuk "mengikuti tatanan internasional dan menangani hubungan lintas selat dengan cara berpikir yang baru".
Taiwan dan China daratan diperintah secara terpisah sejak keduanya berpisah karena perang saudara tahum 1949.
China menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang menunggu penyatuan kembali dan dengan penggunaan kekerasan jika perlu.
Sumber : Antara/Kyodo
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.