Ukraina Investigasi Lebih dari 21.000 Kejahatan Perang Rusia Sejak Awal Invasi

KIEV, KOMPAS.TV - Ukraina dilaporkan melakukan investigasi lebih dari 21.000 kejahatan perang Rusia yang dilakukan sejak awal invasi.

Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova mengungkapkan ia telah menerima sebanyak 200 hingga 300 laporan kejahatan perang setiap hari.

Ia mengakui banyak persidangan akan dilakukan secara in absentia, tetapi menekankan bahwa itu adalah masalah keadilan untuk melanjutkan penuntutan.

Rusia sendiri sejak menyerang Ukraina pada 24 Februari, menyangkal tuduhan melakukan kejahatan perang.

Baca Juga: Pertemuan Menlu G20 Berpeluang Memperparah Perselisihan Perang Rusia-Ukraina, Kenapa?

Dikutip dari BBC, Kamis (7/7/2022), Venediktova memperingatkan tentara Rusia yang membunuh, menyiksa atau memperkosa warga sipil harus mengerti bahwa ini hanya soal waktu saja mereka akan diadili.

Ia mengatakan meski timnya bekerja di seluruh wilayah Ukraina, akan sulit untuk menyelidiki semua kasus secara tepat dan efektif, karena kurangnya akses ke sejumlah orang dan area.

Ini adalah referensi yang jelas untuk wilayah Ukraina yang diduduki oleh tentara Rusia.

Pada Mei lalu, Venediktova mengungkapkan ada sekitar 600 tersangka teah diidentifikasi dan 80 penuntutan telah dilakukan.

Tentara Rusia yang pertama diadili, Sersan Vadim Shishimarin dihukum penjara seumur hidup karena membunuh warga sipil pada Mei lalu.

Baca Juga: Artis Tiktok Ikut Perang Rusia-Ukraina, Akhirnya Tewas Kena Rudal

Pihak Ukaina juga mengatakan telah mengungkapkan sejumlah kuburan massal di Bucha, Borodyanka dan kota lain di sekitar Kiev, yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.

Pengadilan Kriminal Internasional telah menggambarkan Ukraina sebagai tempat kejadian perkara, dan menugaskan tim detektif dalam jumlah besar ke negara tersebut untuk membantu sejumlah investigasi.

Di lokasi perang, militer Ukraina mengungkapkan tentara Rusia telah melakukan sejumlah serangan di timur Donetsk, menembaki sejumlah kota.

Rusia sendiri terus mengungkapkan bahwa mereka tak pernah menargetkan warga sipil.