Ukraina Desak Perjanjian Keamanan Kolektif dari 5 Anggota DK PBB, Plus Jerman dan Turki

KIEV, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzhaparova pada Sabtu (26/3/2022) kemarin mengulangi desakan untuk dibuatnya perjanjian keamanan bersama yang akan melindungi Ukraina.

Ia mengulangi seruan tersedianya perjanjian keamanan kolektif untuk melindungi Ukraina, yang terdiri dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman dan Turki.

Dzhaparova di Doha seperti dilaporkan CNN, Minggu (27/3) mengatakan, dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Avu o lu Sabtu pagi untuk membahas kemungkinan negosiasi tentang hal tersebut.

“Apa yang sebenarnya bisa dilakukan dari rancangan jaminan keamanan ini? Kami percaya itu adalah negara P5+2, Jerman dan Turki, dan kemudian mungkin ada kesepakatan yang ditandatangani dan logika di baliknya akan menjadi logika yang sama dengan Pasal 5 piagam NATO, yang berarti jika Ukraina diserang, negara-negara ini harus melindungi Ukraina,” katanya.

Baca Juga: Detik-detik Rudal Iskander Rusia Hancurkan Sistem Rudal Ukraina

Anggota tetap Dewan Keamanan PBB diketahui terdiri dari Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.

“Ini adalah sesuatu yang sekarang sedang dipertimbangkan untuk dibahas sebagai saran negara saya,” katanya.

Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, setiap kesepakatan dengan Rusia mengharuskan rakyat Ukraina untuk menyetujuinya melalui referendum.

Emine mengatakan itu sedang dipertimbangkan, tetapi karena perang, cukup sulit untuk memahami apa cara teknis untuk mengadakan referendum apa pun.

“Kami mencoba membuka setiap jendela kesempatan yang ada. Kami suda meminta banyak negara termasuk Turki, Israel, Perdana Menteri Bennett juga melakukan upaya tertentu,” kata sang presiden.