PM Palestina: Bagaimana Perundingan Dilanjutkan jika 62 Persen Wilayah Kami Diduduki Israel?

RAMALLAH, KOMPAS.TV - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Shtayyeh mengungkap alasan di balik terhentinya perundingan damai dengan Israel.

Ia menyebut pendudukan Israel terhadap sebagian besar wilayah Palestina, dan pembangunan permukiman ilegal sebagai penyebab mandeknya perundingan damai dengan Israel.

Hal itu diungkapkannya saat menerima rombongan legislator Amerika Serikat (AS) baik yang berasal dari Partai Republik maupun Demokrat, di kantornya di Ramallah, Senin (8/11/2021).

“Bagaimana kami dapat terus membahas tentang solusi dua negara saat ada 720.000 pemukim di tanah negara Palestina, dan program pembangunan permukiman berlanjut, serta 62 persen tanah Palestina berada di bawah kendali langsung Israel,” ujar Shtayyeh, Senin (8/11/2021), seperti dikutip dari kantor berita Palestina, WAFA.

Baca Juga: Hacker Israel Serang Ponsel 6 Aktivis Palestina

Menurut hukum internasional, permukiman khusus Yahudi yang dibangun Israel di wilayah Palestina, ilegal.

Al Jazeera menyebutkan, terdapat antara 600.000 dan 750.000 pemukim Israel tinggal di 250 lebih permukiman ilegal di wilayah Palestina.

Shtayyeh mendesak Kongres AS untuk mengakui negara Palestina dan melakukan amandemen terhadap undang-undang dan regulasi yang mengincar Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan mengaitkan mereka dengan terorisme.

Baca Juga: Israel Diduga Secara Sistematis Incar Wartawan Palestina, Gugatan Dilayangkan ke ICC

PM Palestina juga mendesak pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk merealisasikan janjinya saat kampanye, terutama tentang pembukaan kembali Konsulat AS di Yerusalem dan perlindungan status quo di Kota Suci tersebut.

Shtayyeh mengatakan, berlanjutnya kebijakan kolonial dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel berpotensi menyeret kawasan tersebut menuju masa depan yang berbahaya.

Ia menyinggung laporan organisasi pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch, yang memonitor pelanggaran-pelanggaran hak warga Palestina oleh Israel dan menyebutnya sebagai negara apartheid.

Baca Juga: Israel Cegah AS Buka Kembali Konsulat Palestina di Yerusalem, Kredibilitas Washington Ditantang