Dewan Keamanan PBB Desak Militer Sudan Pulihkan Pemerintahan Sipil

NEW YORK, KOMPAS.TV — Dewan Keamanan PBB meminta para pemimpin militer Sudan, Kamis (28/10/2021) untuk memulihkan pemerintahan transisi yang dipimpin sipil dan segera membebaskan semua yang ditahan setelah pengambilalihan militer, seperti dilansir Associated Press.

Badan paling kuat di PBB itu juga menyatakan “solidaritas” dengan rakyat Sudan dan menegaskan kesiapannya “untuk mendukung upaya mewujudkan transisi demokrasi Sudan” dan aspirasi rakyat “untuk masa depan yang inklusif, damai, stabil, demokratis, dan sejahtera.”

Pernyataan yang disetujui oleh semua 15 negara anggota itu melewati beberapa revisi, kata para diplomat, terutama untuk mengatasi keberatan Rusia, yang tidak ingin “mengutuk” pengambilalihan militer seperti yang semula diusulkan dalam naskah rancangan Inggris.

Versi terakhir malah mengungkapkan "keprihatinan serius" Dewan Keamanan tentang pengambilalihan militer pada 25 Oktober, penangguhan beberapa lembaga transisi, deklarasi keadaan darurat, dan penahanan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, serta anggota sipil lainnya dari pemerintahan transisi. Abdalla Hamdok sendiri sudah dilepas militer dan kembali ke kediamannya.

Protes yang mengecam pengambilalihan pada Senin terus berlanjut di ibu kota Sudan, Khartoum, dan di tempat lain, dan banyak bisnis tutup sebagai tanggapan atas seruan pemogokan.

Baca Juga: Kronologi Kudeta Sudan: Dipicu Konflik Sipil vs Militer dan Warisan Ekonomi Diktator

Kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Abdel-Fattah Burhan berisiko menghentikan transisi Sudan menuju demokrasi, yang dimulai setelah penggulingan penguasa lama Omar al-Bashir melalui pemberontakan rakyat.

Anggota DK PBB “menggarisbawahi bahwa setiap upaya untuk merusak proses transisi demokrasi di Sudan membahayakan keamanan, stabilitas, dan pembangunan Sudan.”

Mereka meminta semua pihak “untuk menahan diri sepenuhnya, menahan diri dari penggunaan kekerasan, dan menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.”

Dewan Keamanan PBB juga mendesak semua pihak "untuk terlibat dalam dialog tanpa prasyarat, untuk memungkinkan implementasi penuh dari Dokumen Konstitusi dan Perjanjian Damai Juba, yang mendukung transisi demokrasi Sudan," dan menyatakan dukungan kuat untuk upaya regional untuk mengakhiri krisis.