JAKARTA, KOMPAS.TV – Seperti tahun-tahun sebelumnya, Indonesia akan berpartisipasi kembali dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76 yang diadakan secara hybrid.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berpidato di forum ini pada Rabu (22/9/2021) sore waktu New York atau Kamis (23/9/2021) pagi WIB, secara virtual.
Ada beberapa agenda utama yang diusung Indonesia tahun ini. Pertama adalah kerja sama menghadapi pandemi Covid-19 dan mempersempit ketimpangan akses vaksin antara negara maju dan negara berkembang.
Baca Juga: PBB: Taliban Ingin Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB
“Isu ini menjadi prinsip Indonesia untuk terus diperjuangkan sejak awal pandemi. Tapi saya juga terus mendorong isu ini karena saya memiliki tanggung jawab tambahan sebagai Co-chair COVAX Advance Market Commitment Engagement Group,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam press briefing virtual Menlu RI dari New York, Rabu (22/9/2021).
Selain itu, Indonesia akan membawa isu kerja sama pemulihan ekonomi dan pada saat pertemuan Menteri Luar Negeri, Indonesia akan merespons isu tentang Myanmar dan Afghanistan.
Menlu Retno menambahkan, pada Minggu (19/9/2021) lalu ia telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki.
Pada kesempatan itu, Menlu Retno menyampaikan apresiasi Indonesia terhadap bantuan Turki dalam proses evakuasi WNI dari Afghanistan.
“Dalam evakuasi WNI dari Kabul tanggal 20 Agustus lalu, Turki telah memberi bantuan terutama terkait akses masuk ke Bandara Kabul,” tambahnya.
Baca Juga: PBB Desak Pemimpin Dunia Tingkatkan Upaya Perangi Perubahan Iklim
Selain itu, Menlu Retno dan Menlu Turki juga membahas mengenai Afghanistan. Kedua negara memiliki pandangan yang sama, yaitu pentingnya isu terhadap hak perempuan Afghanistan.
Kemudian pada Senin (21/9/2021), Retno bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris. Ketika itu, Indonesia menyampaikan apresiasi atas bantuan vaksin yang diberikan Inggris kepada Indonesia.
Selain itu, Retno juga menjelaskan telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi.
Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan data-data bahwa kasus Covid-19 di Indonesia telah turun dan mengharapkan data tersebut dapat digunakan Arab Saudi untuk meninjau kebijakan terkait vaksin, umrah, dan lain sebagainya.
“Ketika berbicara mengenai vaksin, kembali saya menekankan mengenai pentingnya Emergency Use Listing WHO dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait vaksin,” ujarnya.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.