Sejarah Baru Bagi Malaysia, Perdana Menteri Mendapat Dukungan Oposisi

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV — Setelah menjabat selama hampir satu bulan, pemimpin baru Malaysia mencatat sejarah baru dengan memenangkan dukungan oposisi untuk menopang pemerintahannya yang rapuh dengan imbalan serangkaian reformasi. Peristiwa ini terjadi saat Parlemen dibuka kembali pada Senin (13/9/2021).

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, pada Senin malam akan menandatangani pakta kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan blok oposisi utama yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kerja sama ini akan mencegah segala upaya untuk melemahkan kekuasaannya menjelang pemilihan umum yang akan berlangsung dalam dua tahun.

Pakta kerja sama tersebut akan memberikan tambahan dukungan kepada Ismail sebanyak 88 anggota parlemen dari blok Anwar, setelah sebelumnya dia memiliki 114 dukungan dari total 222 anggota parlemen.

Baca Juga: Kaum Ibu di Malaysia Menang Gugatan Terhadap Aturan Diskriminatif di Negara Itu

Pemerintah dan aliansi Anwar mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama Minggu malam, bahwa kerja sama bipartisan mereka akan memulihkan stabilitas politik di negara itu untuk memerangi pandemi Covid-19 dan menghidupkan kembali perekonomian. Mereka mengatakan akan fokus pada penguatan pemerintahan dan reformasi parlemen.

Langkah itu dilakukan setelah Ismail pada pekan lalu menawarkan reformasi termasuk undang-undang baru untuk mencegah pembelotan partai dan membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun. Dia juga berjanji untuk segera menurunkan usia pemilih minimum dari 21 menjadi 18 tahun.

Selain itu dia juga memastikan kesepakatan bipartisan pada setiap RUU baru dan mendapatkan masukan oposisi pada pemulihan ekonomi negara. Dia juga membuat agar peran pemimpin oposisi mendapat remunerasi dan mendapatkan hak yang sama sebagai menteri kabinet.

Malaysia telah mencatat hampir dua juta infeksi Covid-19, dengan lebih dari 20.000 kematian, meskipun negara ini menerapkan lockdown yang telah merugikan perekonomian.

Ismail adalah Perdana Menteri ketiga Malaysia sejak pemungutan suara bersejarah pada 2018 yang menggulingkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang tercemar korupsi, yang memimpin Malaysia sejak kemerdekaannya dari Inggris pada 1957.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membentuk pemerintahan baru yang mencakup UMNO pada Maret 2020 tetapi dia mengundurkan diri pada 16 Agustus karena pertikaian dalam koalisinya dan membuat dia kehilangan dukungan mayoritas. Ismail, yang berasal dari UMNO, adalah wakil Muhyiddin di pemerintahan sebelumnya dan pengangkatannya mengembalikan jabatan perdana menteri ke UMNO.

Baca Juga: Politisi Malaysia Soroti Turunnya Kasus Covid-19 di Indonesia

Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, dalam pidato pembukaannya di Parlemen pada hari Senin, memuji kerja sama bipartisan untuk membantu negara mengatasi krisis kesehatan dan ekonominya. Dia mengatakan telah menerima banyak surat dari masyarakat, yang memohon pemerintah untuk melakukan perubahan.

“Kedewasaan seperti inilah yang didambakan masyarakat,” katanya. “Terlalu banyak yang terkena dampak pandemi, dan terlalu banyak yang kehilangan sumber pendapatan mereka,” kata Raja seperti dikutip dari The Associated Press.

Raja menyerukan mengheningkan cipta untuk mengenang para korban virus, dan memperingatkan anggota parlemen untuk tidak mempertaruhkan masa depan negara untuk kepentingan politik mereka sendiri.