WHO Sepakat Rombak Resolusi Sistem Penanganan dan Respons Pencegahan Pandemi Global

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebanyak 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sepakat memperkuat respons pandemi dan memberikan dana yang lebih aman serta fleksibel, dalam penanganan wabah yang lebih baik di masa depan. 

Kesepakatan ratusan negara itu dibuat dalam pertemuan secara virtual majelis tahunan WHO pada Senin (31/5/2021) kemarin.

Dilansir dari AFP, negara anggota pada pertemuan tersebut juga sepakat, "memperkuat kapasitas WHO untuk meninjau wabah penyakit dengan cepat dan tepat" yang mungkin menjadi perhatian global.

Berdasarkan temuan tiga panel independen, sejumlah negara dan institusi jelas sangat tidak siap menghadapi Covid-19. Mereka mengusulkan perubahan total dalam sistem alarm global agar WHO lebih kuat dan independen dalam membantu mencegah pandemi di masa depan. 

"Semua negara harus melakukan tugas mereka," kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros juga mempertimbangkan untuk membuat pilot project bagi berbagai negara untuk meninjau secara teratur tentang kesiapan pandemi mareka.

Sejumlah negara anggota juga meminta Tedros untuk mengadakan sesi khusus majelis pada akhir November yang didedikasikan untuk mempertimbangkan manfaat mengembangkan konvensi WHO, kesepakatan atau instrumen internasional lainnya tentang kesiapsiagaan dan tanggapan pandemi.

Baca Juga: Studi WHO: Bekerja Terlalu Lama Tingkatkan Risiko Penyakit Hingga Kematian

Dalam salah satu laporan, disebutkan bahwa badan PBB terlalu lamban dalam menyatakan Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional. Level siaga tinggi baru diumumkan pada 30 Januari 2020.

Melalui diskusi panjang, para anggota sepakat untuk membentuk kelompok kerja baru yang akan mempelajari dan menyederhanakan berbagai rekomendasi dalam laporan, serta membuat proposal konkret untuk dipertimbangkan dalam sidang tahun depan.

Negara anggota diminta untuk memastikan pembiayaan yang memadai, fleksibel, berkelanjutan dan dapat diprediksi dari anggaran program WHO. Secara keseluruhan, hanya sekitar 16 persen anggaran WHO berasal dari biaya keanggotaan reguler sementara sisanya berasal dari kontribusi sukarela. 

Resolusi ini juga meminta semua negara untuk memperkuat kapasitas inti kesehatan masyarakat mereka, meningkatkan kemampuan mereka untuk mendeteksi ancaman penyakit baru, dan mengkomunikasikan ancaman tersebut secara efektif baik di dalam negeri maupun secara internasional.

Baca Juga: Malawi Bakar 19.610 Dosis Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa Meski Sempat Ditentang WHO

Negara anggota juga memutuskan untuk menunda pembahasan mengenai pembuatan perjanjian internasional yang bertujuan mempersiapkan pandemi global berikutnya hingga akhir tahun ini.

Hanya dua perjanjian internasional yang sebelumnya telah dinegosiasikan di bawah naungan WHO dalam 73 tahun sejarahnya, yaitu Konvensi Kerangka Pengendalian Tembakau pada 2003 dan Peraturan Kesehatan Internasional pada 2005.