PM Netanyahu Harapkan Kedatangan Agen Spionase Pollard ke Israel Segera

YERUSALEM, KOMPAS.TV – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (21/11) menyambut positif pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Jonathan Pollard, mantan analis Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat (AS) yang dihukum karena menjadi mata-mata bagi Israel di tahun 1980an. Netanyahu mengharap kedatangan Pollard di Israel segera.

Seperti dikutip dari Associated Press pada Minggu (22/11), Netanyahu dalam pernyataannya Sabtu malam waktu setempat mengatakan, ia telah mengupayakan pembebasan Pollard selama bertahun-tahun. Namun ia tidak menyebutkan kapan Pollard akan tiba di Israel.

Baca Juga: Persiapan Israel Jika Biden Jadi Presiden AS, Netanyahu: Rencana Era Trump Akan Tetap Dilakukan

“Perdana Menteri Netanyahu mengharapkan kedatangan Jonathan Pollard di Israel segera, dan bersama seluruh rakyat Israel, menyampaikan harapan terbaik mereka bagi Pollard dan istrinya Esther,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis kantor PM Israel.

Pada Jumat lalu, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Pollard telah menyelesaikan masa pembebasan bersyaratnya. Kini, Pollard bebas untuk pindah ke Israel, sesuatu yang telah lama diinginkan Pollard.

Pengacara Pollard, Eliot Lauer, mengatakan pada Channel 12 TV bahwa Pollard sangat gembira dan bertekad untuk segera pindah ke Israel. Namun, tampaknya Pollard tak bisa langsung melaksanakan rencananya karena Esther sang istri tengah menjalani perawatan medis untuk kanker yang dideritanya. Pihak Channel 12 berspekulasi, rencana Pollard baru akan terlaksana dalam beberapa pekan ke depan.

Baca Juga: Puluhan Ribu Orang Demo Tuntut PM Israel Benjamin Netanyahu Lengser

Pollard, analis intelijen sipil untuk AL AS, telah menjual rahasia militer negara pada Israel saat ia bekerja di Pentagon pada tahun 1980an. Pollard ditangkap pada 1985 setelah upayanya mencari suaka di Kedutaan Besar Israel di Washington gagal, dan ia mengaku bersalah. Kasus spionase ini membuat malu Israel dan merusak hubungan antara Israel dan AS selama bertahun-tahun.

Pollard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan pejabat pertahanan dan intelijen AS secara konsisten menentang pembebasannya. Namun setelah menjalani hukuman 30 tahun di penjara federal, ia dibebaskan pada 20 November 2015 dengan pembebasan bersyarat.

Saat itu, para pengacaranya menyatakan, Pollard akan diminta untuk tinggal di AS selama lima tahun, meskipun mereka mengajukan permohonan pada Presiden AS – ketika itu – Barack Obama untuk memberinya grasi dan mengijinkannya untuk segera pindah ke Israel. Namun Gedung Putih segera menolak kemungkinan itu dengan menyebut bahwa Pollard telah melakukan ‘kejahatan sangat serius’.

Keputusan pencabutan pembebasan bersyarat Pollard pada Jumat lalu ini tampaknya menandai arah serangkaian gerakan terbaru pemerintahan Trump terhadap pemerintahan garis keras Netanyahu.

Pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo menjadi pejabat senior AS pertama yang mengunjungi pemukiman Israel di Tepi Barat dan mengumumkan bahwa produk-produk pemukiman yang diekspor ke AS dapat diberi label ‘Buatan Israel’. Pemerintahan Trump juga telah mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan merilis rencana Timur Tengah yang sangat menguntungkan pihak Israel.

Baca Juga: Pompeo Datangi Pemukiman Ilegal Israel di Tepi Barat, Turki: Tak Bertanggung Jawab dan Melawan Hukum

Israel memberikan status kewarganegaraan pada Pollard pada tahun 1995, dan Netanyahu di masa lalu telah mengupayakan untuk membawa Pollard ke Israel sebagai bagian dari negosiasi diplomatik. Dalam pernyataannya, Netanyahu berterima kasih pada duta besarnya untuk AS, Ron Dermer, lantaran telah mengupayakan pembicaraan dengan pemerintah AS.

Dalam pernyataan hari Jumat lalu, pihak Komisi Pembebasan Bersyarat AS mengatakan telah mengakhiri masa pembebasan bersyarat Pollard setelah lima tahun setelah menemukan “tidak ada bukti untuk menyimpulkan bahwa Pollard kemungkinan besar telah melanggar hukum”.