JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut delegasi pemerintah RI akan segera bertolak ke Washington, Amerika Serikat (AS) untuk membahas tarif impor. Airlangga menyebut pemerintahan Donald Trump mengapresiasi langkah Indonesia menyikapi kebijakan tarif tersebut.
Donald Trump sebelumnya mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Namun, pemerintah AS kemudian mengumumkan penangguhan pemberlakuan tarif hingga 9 Juni 2025 untuk semua negara, kecuali China.
Dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (14/4/2025), Airlangga menyebut delegasi Indonesia akan berkunjung ke AS dan bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR), Menteri Keuangan AS, dan Menteri Perdagangan AS. Kunjungan ini dijadwalkan berlangsung pada 16-23 April 2025.
Baca Juga: Airlangga Ungkap Perusahaan AS akan Investasi di Indonesia, Bagian dari Negosiasi Tarif
Mantan ketua umum Partai Golkar itu menyatakan delegasi Indonesia akan melakukan upaya diplomasi dan perundingan mengenai tarif impor AS.
“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Airlangga dalam siaran pers Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (14/4).
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan pemerintah RI sebelumnya telah melayangkan surat resmi ke otoritas AS.
Airlangga menyebut pemerintah telah menyiapkan proposal lengkap mengenai tarif, non-tariff measures (NTMS), kerja sama perdagangan dan investasi, serta terkait sektor keuangan.
Pemerintah RI disebut berencana mengompensasikan delta ekspor dan impor terhadap AS dengan membeli sejumlah produk negara itu. Airlangga juga menyebut pemerintah akan membahas investasi perusahaan AS di Indonesia dan rencana perusahaan Indonesia berinvestasi di AS.
Selain membahas persiapan kunjungan delegasi terkait tarif, rakortas di Kemenko Perekonomian juga membahas arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pembentukan Satgas PHK dan Satgas Deregulasi.
“Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan (kebijakan Satgas PHK dan Deregulasi), kita cari low-hanging fruit dalam bentuk paket-paket,” kata Airlangga.
Baca Juga: Negosiasi Indonesia dengan AS soal Tarif Impor Resiprokal Dimulai 16 April 2025 di Washington
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.