Airlangga Sebut Inflasi 1,65 Persen pada Maret Masih Terkendali, Terendah di ASEAN dan G20

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, level inflasi saat ini masih terkendali.

BPS sebelumnya mengumumkan inflasi pada Maret 2025 sebesar 1,65 persen secara month-to-month (mtm). Angka ini naik dibandingkan Maret 2024, yang sebesar 0,52 persen.

“Dari segi inflasi ini terkendali. Inflasi hari ini sudah dilaporkan angkanya sedikit di atas 1 persen dan ini inflasi Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia atau di global. Baik di level ASEAN, G20, maupun yang lainnya,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di Jakarta, Selasa (8/4).

Dari catatan BPS, kelompok pengeluaran yang paling besar menyumbang inflasi pada Maret 2025 adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan inflasi sebesar 8,45 persen dan andil inflasi 1,18 persen.

Baca Juga: Hadapi Tekanan Global, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Punya APBN, BUMN, hingga Danantara

Sedangkan komoditas penyumbang inflasi tertinggi adalah tarif listrik. Pasalnya, diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah berakhir pada 28 Februari 2025.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga melaporkan sejumlah indikator ekonomi yang ia sebut masih terjaga.

Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,03 persen pada 2024.

Papua Barat dan Maluku Utara jadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas nasional, karena hilirisasi.

“Pertumbuhan tertinggi di Papua Barat 20,8 persen dan Maluku Utara 13,7 persen,” ujarnya.

Baca Juga: BPS: Inflasi Maret 2025 Sentuh 1,65 Persen, Penyumbang Tertinggi Tarif Listrik

Pertumbuhan ekonomi nasional, lanjutnya, masih ditopang oleh sektor manufaktur yang mencapai 19 persen dari PDB.

Indikator lainnya adalah indeks keyakinan konsumen masih tetap tinggi di level 126,4 atau di atas 100. Angka itu menujukkan konsumen masih optimistis.

Kemudian dari sisi indeks penjualan riil bulan Februari agak terkontraksi sedikit, namun pada saat menjelang lebaran agak naik sedikit.

Baca Juga: Ekonom Sebut Pemerintah Perlu Lakukan Kebijakan Ini untuk Redam Kepanikan Investor

Lalu dana pihak ketiga atau deposito masyarakat atau dana yang ditaruh di perbankan, berada di tas pertemuan ekonomi yaitu 5,7 persen.

Indonesia juga masih punya cadangan devisa yang cukup tebal yaitu 154 miliar dolar AS dan cukup untuk biaya impor 6,4 bulan.