Bisnis Perhotelan Terdampak Efisiensi Berujung Perumahan Karyawan, Bagaimana Solusinya?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto, hingga berdampak pada anggaran perjalanan dinas membuat pelaku bisnis perhotelan menjerit.

Pasalnya, hampir 60 persen pendapatan industri perhotelan berasal dari aktivitas perjalanan dinas pemerintah.

Di Jawa Barat, tercatat sepanjang Maret 2025 rata-rata okupansi hotel tak lebih dari 30 persen.

Meski sempat meningkat saat musim libur Lebaran, namun tetap tak sebanding dengan biaya operasional dan gaji karyawan.

Di Makassar, Sulawesi Selatan sejumlah hotel mulai merumahkan karyawan. Karena pendapatan yang menurun drastis, tak mampu menutup biaya operasional yang tinggi.

Sekjen PHRI, Maulana Yusran bilang menurunnya agenda perjalanan dinas pemerintah sangat berpengaruh.

PHRI juga tak sepakat jika pemerintah meminta pelaku industri perhotelan mencari target market lain untuk cegah gelombang PHK.

Kita akan bahas bersama Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani dan Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay.

Baca Juga: Jumlah Pemudik 2025 Menurun, Pengamat: Bukan karena WFA, tapi Efisiensi Anggaran dan Cuaca Ekstrem

#efisiensi #bisnishotel #okupansihotel