Ketum Kadin Sebut Sektor Layanan dan Jasa yang Paling Mungkin WFA di Masa Mudik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan tidak semua sektor industri dan usaha dapat menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) di masa mudik Lebaran 2025.

Hal itu ia sampaikan usai acara Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Sebelumnya, pemerintah mengimbau pihak swasta untuk ikut memberlakukan WFA bagi para pekerjanya.

Menurut Anindya, yang mungkin bisa menjalankan WFA atau flexible working arrangement (FWA) di periode arus mudik nanti adalah sektor berbasis layanan dan jasa.

Baca Juga: PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang THR dan Gaji ke-13 PNS 2025, Ini Komponen dan Waktu Bayarnya

“Tidak bisa semua sektor (bisa menerapkan WFA). Kalau pabrik-pabrik (sektor padat karya) itu mesti tenggang rasa karena ada kliennya, tanggung jawabnya dan kapasitasnya sudah terpenuhi,” kata Anindya, Jumat, seperti dikutip dari Antara.

“Yang berbasis servis mungkin bisa lebih memadai. Tapi, produktivitas tetap dijaga karena kami kan dunia usaha. Kita sih open saja untuk membantu supaya tidak terlalu macet, kecelakaan (saat arus mudik),” tambahnya.

Diberitakan Kompas.tv, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan kepada pengusaha dan pimpinan perusahaan swasta untuk dapat menerapkan kebijakan WFA bagi pekerja mereka pada periode Lebaran 2025, dengan memperhatikan operasional, produktivitas, serta pelayanan pelanggan.

Menhub mengatakan WFA bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di masa mudik, terutama di daerah-daerah yang menjadi titik fokus arus mudik.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Rp17,7 T untuk THR ASN Pusat, Pejabat Negara, dan TNI-Polri

Ia menilai WFA memberikan kesempatan bagi pekerja untuk merayakan Lebaran dengan keluarga tanpa perlu khawatir tentang kehadiran fisik di tempat kerja.

Selain itu, untuk mendukung WFA pada sektor swasta, Menhub Dudy mengharapkan pengusaha dapat mempercepat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

“Kami berharap agar pembayaran THR dapat dilakukan lebih awal, yakni paling lambat H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri guna memberikan waktu yang cukup bagi para pekerja untuk mempersiapkan perjalanan mudik dan memenuhi kebutuhan mereka sebelum merayakan Lebaran,” kata Dudy dalam keterangan resminya, Kamis, 6 Maret 2025.

Ia menjelaskan, pembayaran THR yang lebih cepat akan membantu pekerja dalam mengatur anggaran untuk perjalanan mudik dan mengurangi potensi kepadatan lalu lintas, sehingga dapat memperlancar arus mudik secara keseluruhan.

Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Tol saat Mudik Lebaran 2025, Ini Skemanya

Dudy yakin kebijakan ini akan memberikan manfaat ganda, yaitu pekerja akan dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang dan mobilitas masyarakat selama musim mudik menjadi lebih lancar.

“Semoga dengan langkah ini, kita dapat menciptakan situasi Lebaran yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.