Sri Mulyani Sebut Kebijakan Eksekutif Trump Bikin Nilai Tukar Rupiah Melemah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut pelemahan nilai tukar rupiah hingga bertengger di level Rp16.300 per dolar AS saat ini disebabkan kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Ia menerangkan, nilai tukar rupiah pada akhir 2024 sebenarnya sudah berada pada level Rp16.162 per dolar AS, dengan rata-rata level dalam setahun Rp15.847 per dolar AS.

Namun mendekati pelantikan Trump pada 20 Januari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah.

Baca Juga: Rupiah Tumbang di Atas Rp16.500,-, Ampuhkah Strategi Hasil Ekspor Wajib Parkir di dalam Negeri?

Hingga pada 10 Maret 2025 tercatat sebesar Rp16.340 per dolar AS dan rata-rata tahun berjalan (year-to-date/ytd) Rp16.309 per dolar AS.

“Mulai Januari, dan terutama semenjak Presiden Donald Trump dilantik, begitu banyak kebijakan eksekutif Trump yang terus menerus menimbulkan gejolak. Gejolak ini dirasakan di seluruh dunia dan ini terefleksikan pada kurs rupiah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Breaking News Kompas TV, Kamis (13/3/2025).

Pemerintahan Trump juga jadi salah satu faktor yang menyebabkan fluktuasi imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Pemerintah Dua Bulan Pertama 2025 Anjlok 30 Persen Dibanding 2024

Hingga 10 Maret 2025, yield SBN 10 tahun tercatat sebesar 6,88 persen dan rata-rata tahun berjalan (ytd) di 6,98 persen.

"Surat berharga negara sama seperti disrupsi akibat kebijakan Presiden Trump 2.0 dan interaksi dari negara-negara blok besar entah itu Kanada, Meksiko, RRT telah menumbuhkan suatu dinamika gejolak volatilitas nilai tukar dan yield di seluruh negara," terang Sri Mulyani.

"Indonesia alhamdulillah kalau kita lihat tahun 2024 kita bisa menjaga. Hingga akhir Februari sebesar 6,88%, dan year to date 6,98%," imbuhnya.

Baca Juga: Dua Bulan Pertama Tahun 2025, APBN Defisit Rp31,2 T

Namun ia meyakini imbal hasil SBN masih stabil dan terjaga pada level yang kompetitif.

Pemerintah juga terus mewaspadai dan memitigasi risiko dinamika global terhadap pasar keuangan domestik.

Sri Mulyani menyebut, dua bulan pertama tahun 2025 memang tidak mudah.

"Ini bulan Januari-Februari yang tidak mudah dan tidak biasa. Shock yang terjadi secara berturut-turut dari executive order dan memunculkan respons," ucapnya.