Prabowo Beri Target Basuki Siapkan IKN 2028 Jadi Ibu Kota Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 IKN sudah bisa ditempati sebagai ibu kota politik. Oleh karena itu, Prabowo meminta pembangunan ekosistem infrastruktur yudikatif dan legislatif sudah selesai di tahun 2028.

"Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugaskan untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif," kata Basuki dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Baca Juga: Lanjutkan Pembangunan IKN, Prabowo Setuju Anggaran Rp48,8 Triliun untuk 5 Tahun

Ekosistem infrastruktur itu terdiri dari gedung MPR-DPR, gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta hunian untuk para pegawainya. Basuki menyebut, Presiden Prabowo minta desain gedung-gedung tersebut yang sudah pernah dibuat sebelumnya untuk ditinjau ulang. 

Ia menjelaskan, pembangunan IKN tahap pertama telah selesai pada 2022-2024 dan menghabiskan dana sebesar Rp89 triliun dari APBN. Infrastruktur yang dibangun di antaranya jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, perkantoran, kantor Sekretariat Negara dan sarana peribadatan.

"Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September 2024 yang lalu sebesar Rp58,41 triliun, ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan dan selesai, ada yang sudah persiapan desain," ungkap Basuki. 

Baca Juga: Menteri KKP Ungkap Pagar Laut Dibuat untuk 'Reklamasi Alami', Bisa Sampai 30.000 Hektar!

Pada kesemoatan yang sama, Menko Infastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan IKN dengan menggelontorkan dana sebesar Rp48,4 triliun dalam lima tahun.

Ia mengatakan, pencairan anggaran itu akan dibagi ke dalam beberapa tahap sesuai tahapan pembangunan IKN. Terutama, penyelesaian pembangunan gedung-gedung parlemen dan yudikatif. AHY menyampaikan, dana itu tidak hanya bersumber dari APBN.

"Ada yang bersumber dari APBN dan ada juga yang bersumber dari non APBN," ujar AHY.  

Baca Juga: Prabowo Targetkan Seluruh Dusun di Indonesia Dialiri Listrik dalam 5 Tahun, Butuh Dana Rp48 T

AHY menyampaikan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN mengikuti timeline dan tahapan yang ditetapkan sebelumnya. Untuk tahap pertama yakni pada 2022-2024 di mana ada sejumlah infrastruktur di IKN yang sudah selesai 100 persen, terutama di kawasan inti IKN. Namun ada juga yang belum selesai sepenuhnya.

Kemudian tahap kedua mulai 2025-2029. AHY menegaskan, butuh kerja sama yang baik antara swasta dan pemerintah untuk bisa menyelesaikan IKN. 

Baca Juga: Program 3 Juta Rumah: Hashim Djojohadikusumo Ungkap Investor dari UEA, Turki, Singapura, Taruh Minat

"Kita juga mengharapkan dunia swasta. Pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik," tuturnya.