JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu Wakil Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Fahri Hamzah, guna membahas integrasi data perumahan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mempunyai program 3 juta rumah per tahun untuk menyediakan hunian terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program itu akan dikawal salah satunya oleh KemenPKP.
Agar program 3 juta rumah tepat sasaran, maka diperlukan data masyarakat calon penerima yang akurat. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sendiri nantinya mencakup seluruh komposisi masyarakat Indonesia. Dari kelompok termiskin hingga terkaya, termasuk data terkait perumahan.
Baca Juga: Politisi PDIP soal Menteri Maruarar Bilang Pemerintah Prabowo Bangun 40 Ribu Rumah: Tidak Masuk Akal
“Data ini akan menjadi dasar semua intervensi sosial dan perumahan ke depan, memastikan program-program pemerintah tepat sasaran,” kata Mensos yang juga biasa dipanggil Gus Ipul ini, dalam keterangan resminya, Senin (20/1/2025).
Ia menjelaskan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan. Yaitu jalur formal, melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional. Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kemudian yang kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan.
Baca Juga: Periksa Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Berlaku 30 Hari setelah Ulang Tahun
“Data ini sangat penting, karena menyangkut berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap hunian layak. Kami juga akan mengintegrasikan data perumahan dari Kemensos ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan dimulai diterapkan pada Maret,” terang Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri KemenPKP, Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya kolaborasi antarkementerian dalam menyusun kebijakan yang berbasis data tunggal.
“Kami ingin memastikan bahwa program perumahan yang kami jalankan tidak hanya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga bersinergi dengan aspek sosial lainnya,” tuturnya.
Baca Juga: Kemenko Perekonomian Tegaskan PSN PIK 2 Tak Terkait Pagar 30 Km di Perairan Tangerang
Ia menyampaikan, integrasi program antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan efektivitas dan jangkauan program. Kendala yang selama ini muncul adalah belum terintegrasinya program pusat dengan daerah.
Sebagai informasi, Kementerian Sosial telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.
Baca Juga: Menteri PKP, Maruarar Sirait: Sawah Jangan Lagi Jadi Kawasan Perumahan
“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” sebut Mensos.
Keduanya juga sepakat membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim ini akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.