Disaksikan Prabowo, Maruarar Teken Kerja Sama Pembangunan 1 Juta Rumah untuk MBR dengan Qatar

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Kerajaan Qatar, untuk menyediakan 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang penandatanganannya disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2024). 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Baca Juga: Canda Presiden Prabowo ke Menteri PKP Maruarar: Tambah Rambut Putih Aku Lihat Kau Itu

“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” kata Maruarar dalam keterangan resminya. 

Prabowo memang menargetkan membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat, guna menutupi kekurangan perumahan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama ini adalah bagian untuk mencapai target tersebut. Selain Qatar, ia mengungkap banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

“Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

Baca Juga: Kenapa Pemprov Jakarta Tidak Mulai Menarik Pungutan Opsen Kendaraan Bermotor? Begini Penjelasannya

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, menyampaikan harapannya agar proyek 1 juta unit rumah dengan Qatar ini bisa selesai tepat waktu. 

“Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” sambung Hashim.

Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT GDPS untuk Lulusan SMA/SMK Penempatan Jakarta, Ini Kualifikasinya

“Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” tuturnya. 

Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga: Menteri Rosan Ungkap Komitmen Investasi Apple Bangun Pabrik Vendor AirTag di Batam Senilai Rp16 T

Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.