JAKARTA, KOMPAS.TV- Di momen malam Tahun Baru 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunggah foto selfie atau swafoto bersama Presiden Prabowo Subianto dan para wartawan, saat berada di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/12/2024) petang. Foto itu diunggah di akun Instagram resmi Sri Mulyani, @smindrawati sekitar pukul 20.00 WIB.
"Presiden @prabowo hadir di rapat Tutup Kas APBN 2024 dan launching Core Tax di Kementerian Keuangan," tulis Sri Mulyani.
"Presiden @prabowo mengumumkan mengenai kebijakan PPN sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU 7/2021," tambahnya.
Baca Juga: RESMI! Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Januari-Maret 2025 Tidak Naik, Malah Dapat Diskon 50 Persen
Dalam keterangan fotonya, Bendahara Negara ini menjelaskan tentang kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Ia menyampaikan, seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN, maka akan tetap bebas PPN atau PPN 0 persen sesuai Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2022.
Kemudian, seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11 persen, maka tidak mengalami perubahan PPN yang dibayar.
"Artinya tidak ada kenaikan PPN dan tetap membayar 11 persen," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: PPN 12 Persen Hanya Sasar Barang dan Jasa Mewah Ini, Sri Mulyani: Sangat Sedikit, Limited
Selanjutnya, barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen adalah barang yang saat ini dikenakkan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 15 Tahun 2022 dan PMK No 42 Tahun 2022.
Barang-barang yang kena PPnBM diantaranya adalah pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah/apartemen/ kondominiun mewah dengan harga diatas Rp30 miliar, dan kendaraan bermotor mewah.
Menkeu menerangkan, meski kenaikan PPN hanya berlaku pada barang jasa yang kena PPnBM, seluruh paket stimulus untuk masyarakat dan insentif perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian tanggal 16 Desember 2024 tetap berlaku.
Baca Juga: Promo Tempat Wisata dan Hiburan Tahun Baru 2025, Berikut Daftarnya
Paket stimulus itu adalah:
Baca Juga: Catat! Jadwal Downtime Layanan Online Pajak pada 31 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025
Sri Mulyani menegaskan, kebijakan terkait PPN diambil untuk menjaga perekonomian, namun tetap berpihak pada masyarakat.
"Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat," tandasnya.
Sumber : Kompas TV, @smindrawati
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.