JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan, ada tiga skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik yang disiapkan agar lebih tepat sasaran.
Yaitu mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT), mempertahakan subsidi BBM untuk fasilitas dan angkutan umum, dan terakhir menaikkan harga BBM.
Untuk opsi pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menyebut akan membuat fasilitas umum tak dapat subsidi.
“Namun, opsi ini akan membuat rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, UMKM, dan transportasi umum yang selama ini menerima subsidi tidak lagi menerima subsidi,” kata Bahlil usai rapat kerja dengan DPR, Rabu (13/11/2024).
Baca Juga: Trump Menang Pilpres, Sri Mulyani Khawatir Kebijakan Tarif Impor Tinggi untuk ASEAN
Pilihan yang kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum, serta mengganti subsidi BBM ke masyarakat dalam bentuk BLT. Dengan begitu, laju inflasi tidak akan terlalu tinggi.
“Namun, hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan,” ucap Bahlil seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan pemerintah akan tetap mempertahankan subsidi LPG 3 kg. Subsidi gas melon belum diubah karena menyangkut kepentingan ibu rumah tangga dan usaha mikro dan kecil.
Baca Juga: BBM Jenis Pertalite Diduga Tercampur Air, Warga Dapat Ganti Rugi dari Pengelola SPBU
Hal itu ia sampaikan pada konferensi pers usai rapat dengan Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi di Jakarta, Senin (4/11).
Sementara itu, untuk subsidi BBM dan listrik, akan dilakukan kajian lebih mendalam mengenai metode pemberian subsidi yang diusulkan.
Bahlil menyebut, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang solid untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto guna pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam penyaluran subsidi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Beri Waktu Menteri ESDM 2 Pekan untuk Selesaikan Skema Baru Subsidi Energi
"Yang pertama adalah kita akan melakukan exercise secara mendalam terhadap metode subsidi ini. Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG 3 kg kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," kata Bahlil seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya.
"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini. Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," tambah pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sumber : Antara, Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.