JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, organisasi keagamaan Muhammadiyah akan mendapat lahan tambang dengan lokasi terbaik.
Seperti diketahui, Muhammadiyah akhirnya menerima izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diberikan pemerintah. Sebelumnya, NU sudah lebih dulu mendapat IUPK bekas lahan tambang Kaltim Prima Coal (KPC).
"Jadi terkait dengan yang Muhammadiyah, insyaAllah kita akan memberikan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang paling bagus di luar daripada KPC," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (29/7/2024).
Namun untuk detail lokasi, ia belum bisa menyebutkannya karena harus melapor dulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapat persetujuan.
Baca Juga: Gibran Bertemu Bahlil, Bicarakan Pengembangan UMKM hingga Lifting Minyak
Bahlil juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Pengelola tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy, yang juga merupakan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Bahlil menyakini Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
"Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain kelola tambang yang baik dong lingkungannya, dijaga," ujarnya.
Hal senada sebelumnya juga dinyatakan oleh Azrul Tanjung, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Minggu (28/7/2024).
Baca Juga: PP Muhammadiyah Terima Kelola Tambang, Ketum: Banyak Kerusakan, Kami Kembalikan
Ia optimistis Muhammadiyah akan mampu mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintah.
Azrul menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki banyak bidang usaha, termasuk ratusan perguruan tinggi dan rumah sakit atau klinik.
“Kita punya hampir seratus perguruan tinggi. Mengelola 100 perguruan tinggi lebih sulit daripada satu titik tambang,” tuturnya.
“Kita punya 300 klinik dan rumah sakit. Mengelola 300 rumah sakit saya kira lebih sulit daripada mengurus satu titik tambang,” ucapnya.
Baca Juga: Lengkap! Haedar Nashir Ungkap Alasan Muhammadiyah Siap Terima Kelola Izin Tambang
Azrul menyebut Muhammadiyah telah mempelajari enam titik lahan tambang yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka kelola.
“Secara ekonomis, setelah kita pelajari, enam lahan yang akan diberikan pemerintah itu menurut hemat kami masih ada empat lahan yang masih cukup efektif kalau ini kita tambang, meskipun satu sudah diambil oleh sebuah ormas,” ujarnya.
Ia mengakui PP Muhammadiyah memang melihat bahwa bisnis tambang manfaatnya cukup besar secara ekonomis.
“Kemudian dari sisi ekonomi masih cukup bagus. Kita menginventaris, ternyata cukup banyak kader kita yang berbisnis di bidang pertambangan," katanya.
Sumber : Kompas.tv, Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.