Thomas Djiwandono Bantah Prabowo Mau Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen dari PDB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono membantah pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kelak akan meningkatkan rasio utang hingga 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Thomas menyatakan, Prabowo berkomitmen mengikuti target asumsi makro yang akan ditetapkan pemerintahan saat ini bersama DPR.

“Dan rasio utang terhadap PDB yang pernah, mungkin beberapa minggu lalu dikatakan kita rencana ke atas 50 persen dan sebagainya, itu enggak mungkin. Hitung saja. Kita berkomitmen dengan target yang direncakan pemerintah saat ini dan disepakati oleh DPR tadi,” kata Thomas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca Juga: Prabowo Sepakat Program Makan Bergizi Gratis Dilakukan Bertahap, Tahun Depan Anggarannya Rp71 T

Thomas mengatakan, pihaknya juga menerima anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun. Ia menjelaskan, pemerintahan Prabowo ingin agar program tersebut bisa terlaksana 100 persen secepatnya. Namun dengan tetap menjalankan belanja anggaran yang berkualitas.

“71 triliun itu buat kami angka yang sangat baik. Tadi Bu Menkeu menyatakan, kami berkomitmen melakuan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya bertahap dengan prinsip belanja berkualitas,” ujar Thomas.

Anggaran sebesar Rp71 triliun itu untuk program makan gratis tahap pertama. Dengan begitu defisit APBN 2025 tetap terjaga di bawah 3 persen.

“Banyak berita-berita, disini kami gugus tugas ingin mengatakan secara gamblang. Dengan angka 71 T itu range deficit itu terjamin,” ucapnya.

Baca Juga: Airlangga Ungkap Defisit dan Rasio Utang RI Lebih Baik dari Jepang, China, hingga AS

Ia mengungkap dirinya bersama anggota tim yang lain sudah dua bulan bekerja bersama tim dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian dan lainnya, untuk proses transisi pemerintahan.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani sebelumnya juga menjelaskan, selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih, dalam perumusan RAPBN bersama DPR. Sehingga memberi kejelasan dan tidak ada spekulasi tentang penyusunan anggaran.

“Tidak ada gap antara RUU (APBN) yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan pemerintahan baru terpilih Prabowo Subianto,” kata Sri Mulyani.