Harga Bawang Merah Masih Tinggi Meski Lebaran Telah Usai, di Papua Capai Rp110.000 per Kg

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyoroti kenaikan harga bawang merah yang terjadi saat ini. Ketua Umum DPP Ikappi Abdullah Mansuri menilai, tingginya harga bawang merah disebabkan kegagalan produksi di beberapa titik sentra produksi.

Hal itu membuat pasokan tidak sebanyak sebelumnya. Kenaikan harga bawang merah sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum Lebaran dan berlanjut sampai saat ini. 

"Di daerah ada beberapa kegagalan panen di beberapa wilayah produksi penghasil bawang yaitu di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Pati. Sehingga mempengaruhi produksi secara nasional," kata Mansuri dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.tv, Rabu (24/4/2024).

Baca Juga: Pemerintah Naikkan HET Beras Medium dari Rp10.900/Kg jadi Rp12.500/Kg

Ia menjelaskan, wilayah penghasil bawang merah terbesar secara nasional ada di Brebes dan yang kedua adalah Demak. Sementara di Jawa Timur ada di Nganjuk, NTB ada di Bima, Sumatera Barat di Solo.

Begitu juga Sumatera Utara dan Jawa Barat yang masuk dalam daftar daerah penghasil bawang merah di Indonesia. 

"Kami menyayangkan karena curah hujan yang tinggi dan terjadi beberapa daerah terkena musibah banjir yang menyebabkan pasokan berkurang," ujarnya. 

"Kita tahu bahwa harga bawang merah sudah tembus di angka Rp80.000 per kilo yang artinya 2 kali lipat dari harga normal serta kenaikannya mencapai 100%," tambahnya. 

Baca Juga: Kenaikan HET Beras Premium dari Rp13.900 ke Rp14.900 Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga rata-rata nasional bawang merah di tingkat pengecer adalah sebesar Rp48.530 per kg pada 17 April 2024. 

Namun pada 24 April 2024, harga bawang merah sudah naik menjadi Rp53.130 per kg. Harga tertinggi terdapat di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, sebesar Rp110.000 per kg. Hampir 3 kali lipat dari harga normal di kisaran Rp40.000 per kg. 

Ikappi pun meminta pemerintah agar mendorong ada percepatan penguatan distribusi ke wilayah-wilayah yang kebutuhannya cukup besar, seperti Jabodetabek.

Kemudian pemerintah juga perlu mendorong subsidi silang antara produksi yang ada di Solok, Sumatera Barat dan di Bima, NTB, dengan kebutuhan di Jabodetabek. Sehingga pasokannya akan terjaga.  

"Jika itu bisa dilakukan maka kami meyakini harga akan terdorong turun," ucapnya.