Ada Konflik Israel-Iran, Pemerintah RI Waspada Kenaikan Harga Minyak dan Biaya Logistik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran bisa membuat biaya harga minyak dunia dan biaya logistik naik. 

Namun, pemerintah Indonesia saat ini masih akan memonitor perkembangan situasinya dalam satu sampai dua bulan ke depan.

“Tentu kita lihat berbagai skenario, tetapi saat ini kita monitor situasi dulu, tidak boleh overreacting. Jadi, saat ini belum ada kebijakan khusus, namun yang sekarang paling penting kita jaga tentunya adalah biaya logistik," kata Airlangga kepada media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024). 

"Kemarin sebelum ada kasus Iran saja harga minyak dunia sudah naik, tapi tentu kita terus jaga, karena biaya transportasi utamanya dipengaruhi dari biaya BBM. Pemerintah sudah berkomitmen bahwa BBM tidak akan naik sampai Juni 2024,” tambahnya. 

Baca Juga: Menlu Retno Tegaskan Indonesia Tetap Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Sebelumnya, usai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Airlangga juga menyampaikan hal serupa.

Ia menekankan pentingnya Laut Merah dan Selat Hormuz bagi perdagangan dunia. 

Seperti diketahui, kelompok Houthi menyerang kapal-kapal dagang yang terafiliasi dengan negara pendukung agresi Israel ke Palestina. 

Sedangkan Selat Hormuz yang ada di dekat Iran merupakan jalur perdagangan minyak dunia. 

“Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke Kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran,” terang Airlangga saat konferesi pers di Kompleks Istana. 

Baca Juga: Ada Konflik Iran-Israel, Airlangga Hartarto Pastikan Harga BBM Tak Naik hingga Juni

"Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000 dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi," lanjutnya. 

Ketum DPP Partai Golkar itu menyampaikan, dalam menghadapi gejolak ekonomi global, pemerintah Indonesia tetap fokus pada kebijakan yang mendukung sektor riil dan menstabilkan nilai tukar untuk mengurangi dampak terhadap impor.

“Pemerintah terus melihat reformasi struktural dan menjaga ekspektasi dari investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga,” tuturnya. 

Meski menghadapi tantangan geopolitik, Airlangga menyebut perekonomian Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 5 persen dengan inflasi yang terkontrol di rentang 2,5 persen, plus minus 1 persen.

"Neraca perdagangan kita masih surplus dan cadangan devisa kita masih kuat di angka 136 miliar dolar AS," sebutnya.