Sri Mulyani Kembali Tegur Pemda, Tahun 2023 Sisa 2 Bulan tapi Belanja APBD Baru Setengahnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali meminta pemerintah daerah untuk menggenjot belanja produktif di sisa tahun anggaran 2023. Ia mengungkap, sampai akhir Oktober 2023 total belanja pemerintah daerah belum sampai 55 persen yang yang dianggarkan.

“Belanja APBD Rp701,5 triliun, naik dari (realisasi) tahun lalu tapi masih di bawah 55 persen anggaran. Sehingga sisanya hampir 45 persen ini harus dikejar di November-Desember. Tapi kualitas belanja harus tetap dijaga. Belanja pegawai memang dominan tapi belanja barang dan jasa juga harus jadi instrumen,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2023 di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Ia berpesan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola dengan baik dan berdampak pada perbaikan layanan publik serta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Pantau Perekonomian AS, China, dan Eropa, Ini Alasannya

Sri Mulyani mengungkap pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mendorong pengelolaan APBD yang baik. Salah satunya insentif fiskal sebesar Rp 8 triliun di tahun anggaran 2023.

Rinciannya, Rp 4 triliun untuk penilaian kinerja tahun 2022. Serta Rp4 triliun untuk Pemda berkinerja baik di 2023, di mana Rp1 triliun di antaranya diberikan untuk pemda yang mampu mengendalikan inflasi dengan naik. Insentif fiskal pengendalian inflasi ini dibagi dalam 3 periode sepanjang 2023, agar Pemda tidak hanya sekali mendapat insentif dan tidak kendor dalam menjaga inflasi.

Kemudian sisanya Rp3 triliun diberikan untuk daerah yang berkinerja baik dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan percepatan belanja daerah. Secara keseluruhan, setiap daerah yang terpilih berdasarkan penilaian, rata-rata mendapat insentif fiskal Rp10 miliar.

“Pak Tito (Mendagri) bilang “Bu kalo tiap Senin kita rapat suma kasih data lalu kasih plakat, itu kurang nendang, makanya ini kita kasih tendangan,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari kanal YouTube Kemendagri.

Baca Juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Inflasi: Presiden Jokowi Ingin Rakyat Perutnya Terisi

“Untuk percepat belanja aja kita kasih reward loh, Bapak Ibu enggak usah nyari duitnya tapi kita kasih reward. Baiknya minta ampun ya, Pak Mendagrinya maksudnya,” kata Sri Mulyani.

Kemendari bersama Kementerian Keuangan, BPS, dan Badan Pangan Nasional memang mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi setiap hari Senin. Hal itu dilakukan atas instruksi Presiden Joko Widodo, yang meminta inflasi di daerah dipantau tiap pekan.

Tapi Sri Mulyani meminta agar para kepala daerah tidak hanya sekadar membaca data yang diberikan Kemenkeu, BPS dan pihak terkait. Kepala daerah juga harus membuat aksi nyata mengendalikan inflasi.

Baca Juga: Atap Stasiun LRT dan Kereta Cepat Bocor, KAI: Sedang Diperbaiki Adhi Karya dan Wika Konstruksi

“Bapak Ibu enggak boleh hanya baca data di belakang meja, sesudah baca data harus turun ke bawah lihat kondisinya. Gunakan APBD dengan baik, kreativitas dan inovasi muncul karena melihat kondisi di lapangan.”

“Kalau kita semua aktif menjaga perekonomian, ekonomi kita bisa stabil. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen saat dunia mengalami gejolak yang luar biasa,” ucapnya.