Sebut Masih Lebih Murah Dibanding Timor Leste dan Brunei, Jokowi Ungkap Penyebab Harga Beras Naik

SENTUL, KOMPAS.TV - Di tengah mahalnya harga beras, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut harga beras di Indonesia ternyata masih lebih murah dibanding dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam dan Singapura.

“Misalnya di Singapura rata-rata harganya Rp21.600, di Brunei harganya sudah mencapai rata-rata Rp37 ribu, di tetangga dekat kita di Timor Leste harganya Rp20 ribu. (Harga beras) kita masih Rp10.800-Rp13.000, tetapi memang harganya naik. Di globalnya memang seperti itu,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Ala-Alap Jokowi di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (7/10/2023), dikutip dari Antara.

Menurut Jokowi, harga beras yang terus merangkak naik tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Ia menyebut, penyebabnya adalah karena adanya krisis pangan global.

Baca Juga: Harga Beras Masih Tinggi

Selain krisis pangan global, imbuh dia, kenaikan harga pangan juga dipicu kebijakan 22 negara produsen beras, termasuk India, yang menghentikan ekspornya.

Kondisi global ini semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim, yaitu cuaca panas dan kemarau panjang, yang menyebabkan produksi beras menurun.

Padahal, ujar Jokowi, Indonesia masih perlu mengimpor 1,5 juta ton hingga 2 juta ton beras dari luar negeri karena produksi dalam negeri yang belum mencukupi, sementara jumlah penduduk terus bertambah.

“Penduduk kita saat ini sudah 278 juta jiwa dari sebelumnya 270 juta jiwa, sehingga produksi berasnya juga harus bertambah. Inilah masalah yang harus saya sampaikan apa adanya karena masalah di sebuah negara akan berimbas ke negara lain,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah terus berupaya menekan harga beras agar menjadi normal kembali.

Baca Juga: Ketersediaan Beras Tercukupi Tapi Kenapa Harga Beras Masih Tinggi? | B-Talk

Ia menyebut, Pemerintah selama enam bulan terakhir telah memberikan bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kebijakan itu akan diteruskan hingga November mendatang untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

“Sepanjang APBN kita ada masih ada ruang, pasti akan kita putuskan (untuk membantu),” janji Jokowi.