Utang Pemerintah Naik Jadi Rp7.805,19 Triliun per Akhir Juni 2023, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juni 2023 adalah sebesar Rp7.805,19 triliun. Jumlah itu naik dibanding posisi akhir Mei 2023, yang sebesar Rp7.787,51 triliun

Mengutip buku APBN KiTA, Kamis (27/7/2023), Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,93 persen. Kemenkeu menyebut rasio tersebut berada di batas aman.

“Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan masih sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen,” tulis Kemenkeu.

Kemenkeu menyatakan, pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali. Yakni melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun jadi Rp5.989 Triliun Per Akhir Mei 2023

Komposisi utang pemerintah per akhir Juni 2023 didominasi oleh utang domestik yaitu 72,49 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 89,04 persen.

Pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Juni 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia berada di rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Baca Juga: Hacker Tawarkan Jasa Bobol myBCA Asal Bayar Rp7,5 Juta, BCA Minta Nasabah Tidak Sebar Data Rahasia

“Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond),” kata Kemenkeu.

“Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel,” tambah Kemenkeu.

Berikut data utang pemerintah per 30 Juni 2023:

Posisi Utang Data per 30 Juni 2023: Rp7.805,19 T

SBN: 89,04 persen

Pinjaman: 10.96 persen

Debt to GDP: 37,93 persen

Baca Juga: TikTok Sebut Tidak Ada Project S di Indonesia: Kami Tak Berniat Berkompetisi dengan UMKM Lokal

1. Surat Berharga Negara (SBN): Rp6.950,10 T

A. Domestik: Rp 5.632,90 T

• Surat Utang Negara: Rp4.545.76 T

• Surat Berharga Syariah Negara: Rp1.087,14

B. Valas: Rp1.317.20 T

• Surat Utang Negara Rp1.018,33 T

• Surat Berharga Syariah Negara Rp298,87 T

2. Pinjaman: Rp855,09 T

A. Pinjaman DN: Rp24,55 T

B. Pinjaman LN: Rp830,54 T

• Bilateral Rp260,28 T

• Multirateral: Rp516,51 T

• Comercial Banks: Rp53,75 T

• Suppliers: -