Sri Mulyani Ungkap Pemerintah Daerah Manipulasi Data Bansos: Timses Masuk Daftar Penerima

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal metode praktik manipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) oleh anggota pemerintah daerah (pemda), Selasa (9/5/2023).

Manipulasi dilakukan dengan cara menambahkan pendukung atau tim sukses anggota ke dalam daftar penerima bansos.

Sehingga terjadi ketimpangan antara data masyarakat "miskin" yang tercantum untuk mendapatkan bansos.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap PUPR Anggarkan Rp588,7 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Sumatera dan Lampung

Akibatnya, banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan malah tidak terdaftar dalam program bansos.

"Jadi orang 'miskin' yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, timses yang teregistrasi (masuk daftar penerima bansos)," tutur Sri Mulyani dalam World Bank's Indonesia Poverty Assesment di Jakarta.

Konsekuensi Sistem Demokrasi

Menurut Sri Mulyani, manipulasi data ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi bebas yang diterapkan di Indonesia.

Praktik ini muncul dari oknum yang berpartisipasi dalam pemilu dan memanfaatkan program bansos untuk kepentingan politik.

Baca Juga: Pengamat: Cawapres Harus Paham Ekonomi, kalau Tidak Menterinya Harus Setara Sri Mulyani

"Demokrasi, pemilu memilki konsekuensi. Dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan seperti ini," ujarnya.

 

Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menunggu pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mengatasi masalah ini.

Data ini diharapkan dapat rampung pada pertengahan tahun ini, dan akan menjadi dasar untuk penyaluran bansos yang lebih adil dan tepat sasaran.

Baca Juga: Sri Mulyani di Hari Kartini: 52% Penerima LPDP dan 95% Debitur Pembiayaan Mikro adalah Perempuan