Wapres Maruf Amin Minta Industri Kelapa Sawit Perkuat Jalur Kemitraan antara Petani dan Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Presiden RI Maruf Amin meminta anggota dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI maupun industri kelapa sawit supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dan perusahaan besar termasuk pada program peremajaan sawit rakyat.

Menurutnya, kemitraan merupakan elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan berkelanjutan industri ke depan. Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat berkelanjutan dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan.

“Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat tapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” katanya dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional XI GAPKI Tahun 2023, Jumat (3/3/2023), disiarkan di kanal Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan Wapres yang menilai potensi besar industri sawit. Misalnya, pada tahun 2022 devisa ekspor dari industri kelapa sawit mencapai 39,28 miliar dollar AS dan ini rekor tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Buntut Polisi Tembak Mati Warga, Ratusan Massa Bakar Fasilitas Perusahaan Sawit PT AKG Bahuga

Lalu, sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi dari kelapa sawit dan diperkirakan permintaan produk sawit untuk pangan akan mencapai 106,16 miliar dollar AS pada tahun 2035.

Industri kelapa sawit juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

“Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan melainkan keharusan,” kata Wapres.

Namun, potensi besar itu tidak luput dari tantangan dan kendala yang harus dipecahkan agar berkelanjutan kinerja industri kelapa sawit tetap terjaga. Oleh karenanya pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan tahun 2019/2024.

Selain prinsip kemitraan di atas, GAPKI melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO lahan sawit rakyat. Menurut amanat Perpres, ISPO harus dipenuhi oleh petani sawit rakyat pada tahun 2025 namun faktanya memang sertifikasi ISPO untuk lahan kelapa sawit rakyat sejak tahun 2020 masih jauh dari realisasi.

Baca Juga: Eropa Larang Impor CPO Hasil Deforestasi, GAPKI: Tidak Takut, Masih Ada Pasar yang Lain

Kemudian, meningkatkan dan mengoptimalkan program CSR untuk masyarakat sekitar kebun termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

“Terakhir saya minta jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, utamanya untuk penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program peremajaan sawit rakyat yang realisasinya masih belum memenuhi atau sesuai dengan target,” tuturnya.