JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika harga BBM dan listrik akhirnya harus dinaikkan, pemerintah sudah menyiapkan dana cadangan untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin.
Bendahara Negara itu menyebut, dana cadangan bansos berasal dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) dengan jumlah Rp18 triliun.
"Jadi kalau bapak presiden menyampaikan bahwa kalau situasi cadangan-cadangan bansos ini memang tadinya didesain apabila guncangan harga terutama kalau harga BBM atau listrik tidak bisa tertahan dan kemudian harus dilakukan adjustment maka perlu suatu bantalan sosial tambahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Kamis (11/8/2022).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa memastikan kapan dana cadangan bansos itu akan dikeluarkan.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, pihaknya masih mencermati kapan waktu yang tepat untuk meluncurkannya.
Baca Juga: Cegah APBN Jebol, Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan Penyaluran BBM Subsidi
"Akan kita cermati kapan waktu yang tepat untuk memberikan tambahan bansos ini namun anggarannya sudah tersedia mudah-mudahan cukup untuk merespons kenaikan-kenaikan harga dan lain sebagainya yang bisa terjadi sampai akhir tahun ini," ujar Isa yang ikut konferensi pers mendampingi Sri Mulyani.
Sampai saat ini, pemerintah masih menahan harga Pertalite sebesar Rp7.500 per liter. Begitu juga dengan harga Pertamax sebesar Rp12.500 per liter, lebih murah dari harga keekonomiannya yang di atas Rp17.000 per liter.
Begitu juga untuk tarif listrik golongan 450, 900, dan 1.300 VA yang belum naik. Konsekuensinya, anggaran subsidi listrik-BBM dan kompensasi untuk PLN serta Pertamina, tembus Rp500 triliun tahun ini.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga sudah meminta Pertamina mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.
Baca Juga: Ketua NPC Indonesia Sebut Sri Mulyani Bingung usai Indonesia Jadi Juara Umum ASEAN Para Games 2022
"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/8/2022).
Ia menjelaskan, jika penyaluran BBM subsidi melebihi kuota, akan membuat alokasi subsidi dan kompensasi energi melebihi pagu anggaran APBN 2022 yang sebesar Rp502 triliun.
"Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Baca Juga: Ada Peringatan RI Terancam Resesi, Bahlil: Jangan Percaya Hoaks Besar
Pertamina mencatat penyaluran BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl). Dengan itu, kuota BBM bersubsidi hanya tersisa 6,2 juta kl dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kl pada tahun ini.
Sementara Kementerian ESDM sudah memproyeksi penyaluran BBM subsidi bisa jebol hingga 28 juta kl pada tahun ini.
Sumber : KOMPAS TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.