Perang Rusia-Ukraina Bakal Membebani APBN, Akademisi Sarankan Dana untuk IKN Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perang Rusia-Ukraina yang berlarut-larut bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu dikatakan Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza. Menurutnya, APBN menjadi terbebani karena naiknya harga minyak dunia.

Saat ini saja, disebutkan Handi, kenaikan minyak dunia telah mencapai USD120 per barel. Padahal, asumsi APBN masih di harga USD63 per barel.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia akibat perang ini bakal membebani subsidi energi.

Baca Juga: Pasokan Berkurang, Harga Cabai Tembus 60 Ribu Per Kilogram

“Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak mudah dan harus diatasi oleh DPR dan pemerintah,” kata Handi dalam diskusi bertajuk Dampak Perang Rusia Ukraina: Ekonomi dan Politik Global yang digagas Universitas Paramadina, Senin (7/3/2022) malam.

Dia mengatakan Kondisi kenaikan harga minyak dunia bisa saja menjadikan harga bahan bakar minyak (BBM) Indonesia ikut melambung.

Beban subsidi juga menjadi ikut meningkat jauh. Handi menyebut, subsidi energi APBN ditetapkan Rp77,5 triliun dengan asumsi di APBN harga Indonesia crude price (ICP) USD63.

Baca Juga: Perang Rusia-Ukraina Berkobar, Badan Siber dan Sandi Negara Imbau Netizen Indonesia Netral

Sementara, harga westtexas intermediate telah mencapai USD124 per barel.

“Hal itu akan ikut menaikkan angka ICP Indonesia. Tinggal menghitung berapa beban kenaikan subsidi energi nasional per kenaikan USD1 BBM yang harus ditanggung pemerintah,” tuturnya.

Handi menyarankan pemerintah memprioritaskan belanja APBN ke sektor-sektor yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Adapun untuk anggaran-anggaran yang bisa ditunda, sebaiknya dievaluasi kembali, misalnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Juga: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Desak Dunia Boikot Minyak Rusia

“Rencana tahap awal dana PEN untuk IKN sebesar Rp127 triliun harus dievaluasi kembali. Realisasi anggaran harus kepada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.

Apalagi, struktur PDB domestik selama ini masih didominasi oleh sektor konsumsi.

“Harus diperhatikan agar daya beli tetap terjaga dan konsumsi masyarakat tetap normal,” ungkapnya.