Tanggapi Pernyataan Presiden PKS, Stafsus Menkeu Sebut Utang Naik Signifikan karena Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akhmad Syaikhu menyatakan, Presiden Jokowi akan mewariskan utang sebesar Rp7.000 triliun. Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut utang bertambah signifikan karena pandemi.

"Tentu saja kita menghormati opini dan aspirasi dari Presiden PKS Akhmad Syaikhu soal pemerintah Jokowi akan mewariskan utang Rp7.000 triliun. Harus jadi catatan bersama, selama pemerintahan Pak Jokowi memang terjadi penambahan utang sebanyak Rp4.000 triliun," kata Yustinus kepada Kompas TV, Jumat (31/12/2021).

"Tapi penambahan tertinggi terjadi karena pandemi 2 tahun ini sehingga naik signifikan," lanjutnya.

Yustinus mengatakan, sebelum pandemi, pemerintah mampu mengelola utang dengan baik. Pada tahun 2019 atau setahun sebelum pandemi, pemerintah berhasil mengelola utang dengan rasio 30 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Kronologi Texmaco Nunggak Utang BLBI

Ia menegaskan, pemerintah mengelola utang dengan sebaik-baiknya untuk menangani dampak pandemi. Baik kesehatan maupun sosial. Seperti untuk program bansos, vaksinasi, penanganan Covid, dan insentif UMKM.

"Tahun ini karena tata kelola yang baik, kita bisa berhemat, tidak perlu menarik tambahan utang hampir Rp300 triliun," ujar Yustinus.

"Kalau bicara utang, kita tidak hanya bicara soal utang, tapi juga bagaimana ekonomi tumbuh. Bahkan tahun ini pertama kali setelah 12 tahun kita mencapai target penerimaan pajak," sambungnya.

Yustinus optimistis, dengan reformasi perpajakan dan upaya lainnya, penerimaan pajak akan semakin meningkat. Sehingga pemerintah bisa lebih mandiri membiayai APBN.

Baca Juga: Utang Global Capai 225 Triliun Dollar AS, Rekor Tertinggi Sejak Perang Dunia 2

Sebelumnya, dalam pidatonya yang disiarkan kanal YouTube resmi PKS, Syaikhu menyebut per September 2021 utang pemerintah sudah mencapai Rp6.000 triliun.

"Utang Pemerintah per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar yakni Rp6.711 triliun. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka Rp10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti," tutur Syaikhu.

"Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan, Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari Rp7.000 triliun," sambungnya.

Syaikhu menambahkan, utang negara yang besar itu akan ditanggung presiden di periode setelahnya nanti. Bahkan, dia menilai, dengan utang itu, pembangunan nasional di periode mendatang akan terhambat.