Sri Mulyani Ingin Bikin Kantor Pajak dari Lahan Sitaan BLBI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan mendapat lahan seluas 2.567 meter persegi yang merupakan aset sitaan Satgas BLBI dari obligor dan debitur. Lahan tersebut tersebar di Batam, Semarang, Makassar, dan Samarinda senilai total Rp112 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan lahan tersebut untuk menjadi kantor pajak. Lantaran selama ini banyak kantor pajak yang masih menyewa di ruko.

"Selama ini banyak kantor pajak yang menyewa ruko. Padahal tugasnya sangat penting untuk mengumpulkan kekayaan negara," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers penyerahan aset sitaan BLBI, dikutip Jumat (26/11/2021).

Selain Kementerian Keuangan, Pemkot Bogor juga mendapatalkan lahan seluas 103.290 meter persegi senilai 345,7 miliar. Wali Kota Bogor Bima Aryan ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk pusat kota Bogor atau Ibu Kota Bogor yang baru.

Baca Juga: Beredar Kabar Bandara Kualanamu Mau Dijual, Ini Kata Angkasa Pura II

"Pak Bima juga harus menyiapkan anggarannya membangun ibu kota baru ini. Dan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, diharapkan ibu kota baru Bogor bisa menciptakan kegiatan ekonomi untuk memulihkan dari pandemi," ucap Sri Mulyani.

Kementerian dan lembaga lain yang juga mendapat lahan hasil sitaan BLBI adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan lahan di Bandar Lampung dan Bandung yang akan menjadi markas BNN. Lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan tanah di Lhokseumawe Aceh seluas 2.249 meter persegi senilai Rp1,2 miliar.

Selanjutnya Kementerian Pertahanan mendapatkan lahan seluas 120.000 meter persegi senilai Rp3,13 miliar di Deli Serdang, akan digunakan untuk membangun kapasitas prajurit TNI.

Baca Juga: Sri Mulyani Kaget Ada Guru Bahasa Arab Jago Ngajar APBN

Polri juga mendapatkan lahan di Deli Serdang seluas 195.000 meter persegi senilai Rp5,28 miliar. Kemenko Kemaritiman dan Investasi mendapatkan lahan di Jakarta Barat senilai Rp6,58 miliar.

Terakhir adalah Kementerian Agama yang mendapat lahan strategis di Gambir, Jakarta Pusat seluas 1.107 meter persegi senilai Rp7,73 miliar. Lahan itu akan dimanfaatkan Badan Pengelola Masjid Istiqlal untuk pendidikan kader ulama dan santri tahfidz Al-Quran.

"Acara penyerahan aset ini bukan seremoninya, tapi akuntabilitas terhadap publik. Karena Satgas ini dibentuk presiden dan diharapkan melakukan langkah nyata dalam mengambil lagi hak negara," tutur Sri Mulyani.