Anggota DPR Usul Dibentuk Pansus Untuk Atasi Masalah Garuda

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi XI DPR Fauzi Amro mengusulkan dibentuknya panitia khusus (pansus) untuk mencari solusi masalah keuangan Garuda Indonesia.

Menurut Fauzi, dengan dibentuknya pansus semua pemegang kepentingan bisa duduk bersama dan membahas masalah Garuda dari hulu sampai hilir. Pansus lintas komisi itu diminta melibatkan III, VI, V, dan XI.

"Dengan kondisi Garuda seperti ini kita usulkan dibuat pansus untuk mengurai dan mengetahui masalah dari hulu dan hilir Garuda," kata Fauzi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas TV, Selasa (9/11/2021).

Fauzi menyampaikan, dalam rapat sebelum-sebelumnya dengan DPR, pemerintah akan mengambil opsi pailit Garuda sebagai langkah terakhir. Yaitu jika negosiasi utang senilai Rp70 triliun dengan  kreditur dan lessor Garuda tidak berhasil.

Baca Juga: Garuda Gandeng Emirates, Ini Sederet Keuntungan untuk Penumpang Rute Internasional

Fauzi menilai, pemerintah harus mencoba berbagai cara penyelamatan, agar Garuda tidak bernasib sama seperti Merpati. Selain itu, keberadaan  maskapai nasional sangat penting untuk melayani kebutuhan masyarakat.

“Salah satu masalah yang kita hadapi sebagai negara kepulauan adalah layanan transportasi. Dan jauh hari mantan Presiden Habibie (almarhum) sudah mengingatkan pentingnya negara kepulauan ini, membangun dan mengembangan maskapai penerbangan yang bagus," ujar Fauzi.

"Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah transportasi lintas pulau Nusantara dan juga untuk penerbangan mancanegara seperti angkutan jamaah haji dan umroh,” lanjutnya.

Kementerian BUMN juga sempat mewacanakan penggantian Garuda dengan Pelita Air untuk melayani penerbangan komersil berjadwal kelas medium.

Baca Juga: Harga Sewa Pesawatnya Kemahalan, Garuda Kini Cari yang Ekonomis

Tapi Fauzi memandang langkah itu kurang tepat, karena citra Garuda di masyarakat lebih baik. Yaitu sebagai maskapai dengan pelayanan premium.

"Terbukti Garuda sudah banyak meraih penghargaan dari banyak lembaga internasional. Itu perlu kerja keras dan waktu yang panjang untuk meraihnya," ujar Fauzi.

"Sementara histori Pelita Air, maskapai ini pernah gagal dalam layanan penumpang umum dan saat ini hanya mampu bertahan dalam penyediaan pesawat yg dicarter.  Masih mending Citilink, layanannya oke dan masih satu group dengan Garuda Indonesia," tambahnya.

Fauzi juga mengusulkan agar BPK segera mengaudit Garuda secara keseluruhan. Ia juga menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat semua direksi dan komisaris Garuda Indonesia. 

Baca Juga: Akui Tandatangan Kontrak Sewa Pesawat Garuda yang Kemahalan, Peter Gontha: karena Dipaksa

Lantaran krisis yang dialami Garuda disebabkan oleh moral hazard yang dilakukan manajemen garuda selama bertahun-tahun. Fauzi menyebut praktik penggelembungan jumlah pesawat secara total terdapat 142 unit pesawat, padahal kebutuhan riilnya hanya mencapai 41 unit.

Kemudian penggelembungan harga sewa pesawat dari 750.000 dollar AS menjadi 1,4 juta dollar AS per bulan.

“Karenanya saya mengusulkan segera diganti, karena kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Ini bukti mereka telah gagal dalam mengelola Garuda Indonesia,” tuturnya.