Dinilai Terlalu Rendah, Penentuan Harga Karbon Tunggu Peraturan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha berpendapat, penentuan harga karbon sebaiknya menunggu peraturan presiden yang membahas nilai keekonomian karbon.

Ia menjelaskan bahwa aturan ini bersifat lintas sektor, baik kehutanan dan lingkungan hidup, perindustrian, perhubungan, maupun energi dan sumber daya mineral.

Mekanisme carbon pricing akan memperhitungkan jumlah emisi karbon sekaligus aktivitas yang dibutuhkan untuk menyerap karbon tersebut.

“Apabila tidak sebanding, pihak yang menyebabkan emisi mesti membayar sejumlah uang yang akan dipakai untuk penyerapan karbon, seperti perbaikan hutan tropis dan terumbu karang,” tuturnya, Minggu (15/8/2021), seperti dikutip dari Kompas.id.

Namun, di sisi lain Satya melihat biaya teknologi CCUS masih mahal karena berada di tahap riset dan pengujian secara komersial.

Meskipun demikian, PLN dapat menjalankan kajian terhadap CCUS secara paralel dengan strategi paduan batubara dan biomassa atau co-firing pada PLTU yang saat ini sudah berjalan.

Baca Juga: Penetapan Harga Perdagangan Karbon Dalam Negeri Oleh Pemerintah Dinilai Terlalu Murah

Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi menyatakan, pemanfaatan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization, and storage/CCUS) bisa menjadi alternatif inovasi untuk mencapai target emisi nol bersih.

Menanggapi hal itu, menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, biaya untuk mengurangi emisi karbon dengan teknologi CCUS tergolong tinggi bagi PLN sehingga belum ekonomis untuk diterapkan.

”Indonesia pun belum menguasai teknologinya. Sebaiknya, insentif atau investasi untuk CCUS dialihkan ke pembangunan EBT oleh PLN sehingga bauran energi bersih meningkat sekaligus emisi karbon berpotensi berkurang,” katanya.

Baca Juga: Kejar Target Energi Terbarukan, PLTS Terapung Cirata Berpotensi Kurangi Emisi Karbon 214 Ribu Ton