Kemensos Bakal Gunakan Fintech untuk Bansos, Pengamat: Data Harus Akurat Agar Tak Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah masih menghadapi persoalan terkait ketersediaan data yang memadai. Sementara rencana penyaluran bansos melalui financial technology (fintech) membutuhkan data yang akurat.

Untuk itu, pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengharapkan adanya integrasi data penerima bantuan sosial (bansos) terbaru ke dalam Satu Data Indonesia untuk menunjang penyaluran melalui aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech).

"Data itu harus betul-betul akurat, karena data yang amburadul jadi sumber korupsi paling empuk," kata Agus, Senin (2/7/2021).

Ia mencontohkan kondisi di lingkungan rumahnya sendiri yang masih menggunakan data dari 2015 untuk penyaluran bansos, meski data dari pemerintah daerah itu sudah diperbarui pada 2020.

"Itu yang ketahuan di lingkungan saya. Saya lihat langsung, saya tanyakan pada ketua RW (Rukun Warga) saya," terangnya.

Baca Juga: Asyik, Bansos Beras Mulai Disalurkan ke Warga Jakarta, 5 Hal Ini Penting Diperhatikan

Oleh karena itu, menurut Agus, integrasi data ke dalam Satu Data Indonesia menjadi penting, apalagi penyediaan data itu sudah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Kalau nggak ada integrasi data, cleansing atau pencucian data benar-benar, ya akan tetap berpotensi dikorupsi," ujar Agus.

Diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat mengatakan akan membuat aplikasi untuk penyaluran bansos yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2021 dengan menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perusahaan-perusahaan fintech.

Mensos berharap aplikasi ini dapat mempermudah penerima bansos membelanjakan uang bansos, dengan tidak hanya berbelanja di e-Warong. Ia juga berharap penggunaan aplikasi ini mencegah penerima menyalahgunakan bansos, misalnya membelanjakan rokok atau minuman beralkohol.

Baca Juga: ICW: Selama Proses Perkara Bansos, KPK Selalu Melakukan Kejanggalan