Soal Garuda, DPR Cecar Erick Thohir Mulai dari Dana Talangan Hingga Skema Penyelamatan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi VI DPR mencecar Menteri BUMN  Erick Thohir terkait kondisi keuangan Garuda Indonesia, dalam rapat kerja di DPR, Kamis (03/06/2021).

Mulai dari dana talangan untuk Garuda yang sudah disepakati Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, sebesar Rp8, 5 triliun. Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan, mengapa Kemenkeu hanya mencairkan Rp1 triliun.

"Saya juga bingung Komisi VI DPR sepakat dengan Menteri BUMN sudah kami sepakati eh tiba-tiba Menteri Keuangan hanya turunkan Rp1 triliun, yang akhirnya menyebabkan permasalahan Garuda ini semakin berdarah-darah. Nah ini PR (pekerjaan rumah) juga Pak Menteri," kata Andre dalam rapat yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube DPR RI.

Baca Juga: Meski Ada Program Pensiun Dini, Garuda Tetap Pertahankan 1.300 Pilot dan Kru Kabin

Dana talangan yang disingung Andre, diberikan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pencairannya akan dilakukan lewat penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatory convertible bond (MCB) lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Andre pun meminta Erick untuk menanyakan realisasi pinjaman tersebut kepada Menteri Keuangan. Serta membahasnya dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo.

"Kalau pemerintah mau dukung sepenuhnya ya dukung. Jangan di depan mendukung tapi di belakang setengah hati. Menteri BUMN pasang badan (tapi) Menteri Keuangan tidak," ujar Andre.

Baca Juga: Erick Thohir akan Pangkas Komisaris Garuda Jadi Hanya 2-3 Orang

DPR juga mempertanyakan skema penyelamatan Garuda. Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menilai, seharusnya 4 skema penyelamatan itu tidak perlu keluar. Menurutnya, upaya dari Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia sendiri belum maksimal.

"Ini apa sih yang sebenarnya Pak Menteri? Belum apa-apa kita sudah menyelamatkan Garuda. Saya mau tanya balik, terobosan baru apa yang sudah dibuat manajemen Garuda saat ini? Saya tidak lihat ada terobosan barunya," tanya Evita.

Minimnya terobosan terlihat dari pangsa pasar penerbangan domestik yang justru dikuasai maskapai swasta, bukan Garuda.

"Jadi sudah bicara penyelamatan, tapi tidak bertanya ke Garuda terobosan apa yang mereka buat? Tidak ada kalau saya bilang. Boleh dikatakan lima tahun ke belakang dengan sekarang sama-sama saja, tidak ada terobosan baru yang dilakukan," tambahnya.

Baca Juga: AirAsia Sudah Lebih Dulu Kurangi Komisaris Jadi 3 Orang

Evita menjelaskan, terobosan yang harusnya dilakukan Garuda berupa negosiasi dengan lessor atau pihak yang menyewakan pesawat. Begitu juga dengan evaluasi perubahan penerbangan rute yang merugi dan audit arus kas yang belum dilaporkan perkembangannya.

Sebelumnya, hal serupa juga disinggung Komisaris Garuda Peter Gontha dalam suratnya kepada Direksi Garuda. Dalam surat itu juga disebutkan, para anggota Dekom memahami kesulitan keuangan nyang dialami Garuda, dengan pertimbangan berikut ini:

1. Tidak adanya penghematan biaya operasional antara lain GHA.
2. Tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor.
3. Tidak adanya evaluasi / perubahan penerbangan / route yang merugi.
4. Cash Flow manajemen yang tidak dapat dimengerti.
5. Keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak tanpa koordinasi dan
tanpa melibatkan Dewan Komisaris.
6. Saran Komisaris yang oleh karenanya tidak diperlukan.
7. Aktivitas Komisaris yang oleh karenanya hanya 5-6 Jam per/minggu