Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Gaji Maksimal Rp 14,8 juta Kini Bisa Dapat Rumah DP Nol Rupiah

Kompas.tv - 16 Maret 2021, 00:24 WIB
gaji-maksimal-rp-14-8-juta-kini-bisa-dapat-rumah-dp-nol-rupiah
Gubernur Anies Baswedan bersama jajarannya saat groundbreaking rumah DP Rp 0 Nuansa Cilangkap (12/12/2019) (Sumber: Kompas.com/Dean Pahrevi)
Penulis : Dina Karina

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemprov DKI Jakarta mengubah batas gaji yang bisa membeli rumah DP Rp 0 atau nol rupiah. Yaitu dari Rp 7 juta menjadi Rp 14,8 juta. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, batasan gaji diubah agar pembayaran  cicilan per bulan lebih lancar.

"Jadi memang itu membutuhkan penilaian yang mencukupi agar proses pembangunannya bisa lancar, agar pembayaran iurannya bisa terpenuhi," kata Riza kepada wartawan, Senin (15/3/2021).

Baca Juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Program Rumah DP Rp 0

Riza mengatakan, perubahan batas gaji itu sudah dimasukkan dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI, Sarjoko menjelaskan, perubahan batas penghasilan penerima rumah DP Rp 0 sudah lama dilakukan. Yaitu sejak tahun lalu.

Baca Juga: BTN Pangkas Bunga KPR, Cek Disini

"Adapun Batasan Penghasilan Tertinggi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) diatur pada Kep Gub Nomor 588 Tahun 2020. Sedangkan Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR diatur pada Kepgub 606 Tahun 2020," katanya.

Angka Rp 14,8 juta didapat, dengan memasukkan nilai harga jual hunian tertinggi berdasarkan Kepgub 606 Tahun 2020 ke dalam simulasi penghitungan.

Baca Juga: Mau KPR Hingga Kredit Motor dengan Bunga Terjangkau? Disini Nih!

Sedangkan  untuk batas bawah gaji yang bisa mendapat rumah DP nol rupiah, diserahkan kepada bank pelaksana. Mereka yang akan menilai profil risiko masing-masing nasabah.

Dalam draf perubahan RPJMD 2017-2022 disebutkan, masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 14,8 juta diberikan prioritas untuk mendapatkan hunian berupa rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui skema pembiayaan uang muka nol rupiah.

Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan kelompok masyarakat lain yang mendapatkan prioritas hunian di ibu kota. Salah satunya masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) per bulan.

Yaitu berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa).




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x