Ekonom Nilai THR Tak Bisa Dongkrak Daya Beli Karena Harga-Harga Naik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menyatakan, dampak tunjangan hari raya (THR) dalam mendorong perekonomian tidak akan terlalu besar tahun ini.

Rizal memprediksi, kucuran dana THR bagi ASN, pekerja swasta, serta dana bantuan sosial hanya akan menumbuhkan angka konsumsi rumah tangga sebesar 0,4 persen.

Padahal untuk tahun-tahun sebelumnya, gelontoran dana THR bisa meningkatkan konsumsi sebesar 1,2 persen.

Hal ini lantaran masyarakat membelanjakan uang THR untuk kebutuhan lebaran seperti pangan, pakaian, dan transportasi untuk mudik.

"Apalagi, lebih dari 80 juta orang diprediksi akan pulang kampung setelah pemerintah untuk pertama kalinya membebaskan mudik Lebaran sejak pandemi melanda," kata Rizal seperti dikutip dari bbc.com, Selasa (19/4/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Unggah Meme Soal THR dan Gaji Ke-13: Orang Indonesia Kreatif dan Jenaka

Namun di sisi lain, ada kenaikan harga seperti BBM, pangan, dan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan konsumsi rumah tangga juga menurun sebesar 0,8 persen.

Sehingga, menurut Rizal, target pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui dana THR dan bantuan sosial tidak realistis.

"Ini berat, kalau mau mendorong konsumsi seharusnya pemerintah jangan menaikkan harga, tahan dulu. Setelah Lebaran baru dinaikkan secara perlahan. Ini kan ujug-ujug ditekan semua, jadi konsumsi pasti turun," ujar Rizal.

Ia menambahkan, peningkatan daya beli bisa tak tercapai jika pihak swasta belum sepenuhnya mampu mengikuti jejak pemerintah dengan mengucurkan dana THR secara penuh.

Baca Juga: Dapat Pesan Pinjol Cair Puluhan Juta Rupiah Padahal Tak Pernah Ajukan? Ini Cara Hadapinya

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada THR dan dana bansos.

Pasalnya, daya dongkrak dari 2 dana tersebut hanya bersifat sementara dan hanya akan bertahan pada momentum Lebaran.

"Dampaknya pada masa Lebaran saja, setelah itu tentu saja begitu THR-nya habis dan dihadapkan lagi pada pendapatan yang sama, sedangkan biaya hidup mengalami peningkatan. Jadi kalau cuma THR sebulan tidak setimpal lah," tutur Faisal.

Ia menyebut, menjaga harga bahan kebutuhan pokok tetap stabil adalah cara yang lebih realistis untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Subsidi BBM-Listrik Berpotensi Bengkak Jadi Rp320 Triliun

"Kalau kemarin sudah ada kenaikan beberapa komponen bahan pokok, jangan kemudian menambah lagi bebannya dengan adanya kenaikan di kebutuhan pokok lain, termasuk rencana mengurangi subsidi LPG 3 kilogram, pertalite, dan tarif listrik yang 900 watt itu yang kena kalangan bawah," jelasnya.

Faisal menyampaikan, pemerintah harusnya bisa memanfaatkan tambahan pendapatan negara dari booming harga komoditas.

"Saya rasa pemerintah harus menjaga itu jangan sampai naik dan pemerintah punya kemampuan untuk mengontrol itu dari sisi budget.  Pemerintah punya tambalan untuk subsidi karena harga komoditas meningkat, sehingga pendapatan pemerintah dari pajak dan non-pajak meningkat," terang Faisal.