Jokowi Raih Penghargaan Swasembada Beras, tapi Kesejahteraan Petani Padi Dinilai Masih Rendah

International Rice Research Institute (IRRI) memberi sertifikat pengakuan kepada Presiden Jokowi karena Indonesia berhasil mencapai swasembada beras 2019-2021, namun penghargaan ini disebut tak beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut catatan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), terjadi penurunan harga beras di tingkat petani, termasuk pendapatan petani dalam tiga tahun terakhir.

Sejauh ini, pihak pemerintah belum merespons pertanyaan dari BBC menyangkut kaitan penghargaan dengan petani, namun dalam sebuah pertemuan internasional, Indonesia menyatakan akan menyiapkan kewirausahaan lewat digitalisasi untuk memajukan kesejahteraan petani.

Baca Juga:

• Harga mi instan bakal naik, 'Indonesia bisa kolaps jika terus bergantung pada gandum impor'
• Ratusan warga di pegunungan Papua hadapi wabah kelaparan, mengapa krisis pangan terus berulang di provinsi ini?
• Food estate: Proyek lumbung pangan di hutan lindung, pegiat lingkungan peringatkan bencana dan konflik dengan masyarakat adat 'tidak terhindarkan'

Penghargaan swasembada beras yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo oleh International Rice Research Institute mendapat reaksi dari petani padi asal Kulonprogo, Yogyakarta, Etik Linawati.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak ada memberi keuntungan pada petani padi.

Kata dia, meskipun produksinya dikatakan mampu mencukupi kebutuhan konsumen dalam tiga tahun terakhir, tapi saat panen tiba harga padi bisa anjlok.

“Apalagi musim panen, harganya Rp2600. Harga gabah basah dari sawah,” katanya.

Harga padi di tingkat petani selalu fluktuatif. Harganya bahkan tiba-tiba bisa terjun bebas ketika pemerintah menghembuskan wacana impor di musim panen raya, seperti yang terjadi pada 2021 silam.

“Fakta di lapangan, banyak persoalan,” kata Joko Supriyanto, petani asal Rembang, Jawa Tengah.

Petani yang aktif menolak pertambangan di Desa Tegoldowo ini menjabarkan, selain persoalan harga padi, mereka juga dihadapkan "cari pupuk yang susahnya setengah mati” dan "lahan pertanian dialihfungsikan sebagai lahan pertambangan”.

"Itu terjadi sudah lama sekali, bertahun-tahun tanpa penyelesaian,” lanjut Joko.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pernah melakukan kajian pada April 2020 silam.

Lembaga ini mengkaji 36 kabupaten sentra produksi padi di mana hasilnya menunjukkan terjadi penurunan harga gabah di tingkat petani hingga Rp1000 selama berbulan-bulan.

Koordinator KRKP Ayip Said Abdullah mengatakan, penghargaan swasembada beras untuk Presiden Jokowi semestinya dijadikan perbaikan kesejahteraan petani.

“Ini jadi satu momentum pemerintah untuk melihat bahwa keberhasilan itu alat ukurnya jangan dari produksi saja, tetapi seberapa mampu program dan kebijakan itu mendorong perubahan kehidupan di subjeknya [petani],” kata Koordinator KRKP Ayip Said Abdullah.

Dalam laporan lainnya, Kementerian Pertanian mencatat terjadi penurunan nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman pangan selama tiga tahun terakhir.

Subsektor tanaman pangan meliputi padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, ubi-ubian, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah- buahan, padi-padian, serta bahan makanan lainnya.

NTP merupakan nilai rujukan kesejahteraan petani.

Jika angkanya di atas 100 (dari tahun dasar), maka kenaikan pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya.

Sebaliknya, jika angkanya di bawah 100 maka kenaikan pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya.

Pada 2020, NTP petani subsektor tanaman pangan mencapai 101,43. Tapi kemudian turun 98,21 pada 2021, dan sampai Juli 2022 angkanya kembali merosot menjadi 97,98.

"Nilai tukar petani padi selalu lebih rendah dibandingkan NTP petani secara umum. Artinya memang petani padi masih menjadi kelompok yang paling rendah kesejahteraannya,” tambah Ayip.

BBC telah menghubungi Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Humas Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri untuk mengkonfirmasi hal ini, namun keduanya tidak merespons pertanyaan BBC.

Tetapi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono mengatakan untuk mendorong kesejahteraan petani pihaknya akan menggaungkan pengembangan kewirausahaan inovatif melalui digitalisasi pertanian.